"Pembentukan Badan Usaha Milik Rakyat itu juga untuk lebih meningkatkan ekonomi kerakyatan," katanya dalam Seminar Nasional Pemberdayaan Pengusaha Daerah dan BUMD Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu.
Ia mengemukakan, keberadaan BUMR tersebut juga untuk melindungi dan mengangkat pengusaha-pengusaha yang tergolong lemah atau kecil, menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang diharapkan bisa turut serta lebih berperan aktif dalam pertumbuhan dan pembangunan perekonomian Indonesia.
Menurut Komisaris PT Telkom Indonesia yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) itu, pelaku dan penggerak ekonomi negara secara garis besar ada lima, yaitu Badan Usaha Miliki Negara (BUMN).
Selain itu, Badan Usaha Miliki Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BUMR.
Namun diakuinya bahwa untuk BUMR di Indonesia masih merupakan gagasan, yang diharapkan bisa segera terwujud.
Pakar manajemen yang terkenal di tingkat nasional bahkan ke mancanegara itu menjelaskan, keuntungan pembentukan BUMR, terutama bagi pengusaha kecil, antara lain bisa memperkuat permodalan serta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen usaha.
Keuntungan lain, untuk pemasaran produk bisa diusahakan bersama atau saling mengisi dari pengusaha-pengusaha kecil yang tergabung dalam BUMR, sehingga tidak terlalu menjadi masalah.
Dalam seminar sehari yang diselenggarakan Pengurus Wilayah (PW) Perhimpunan KB PII Kalsel itu, ia mengharapkan di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa tersebut segera membentuk BUMR.
"Kalau hasil seminar kali ini tidak ada tindaklanjutnya, seperti pembentukan BUMR, maka bila tahun depan kembali diundang mengisi kegiatan seminar, saya tidak akan datang lagi," demikian Tanri Abeng.
Sebelumnya Ketua Umum PW KB PII Kalsel ustadz H Chairani Ideris, menerangkan, seminar tersebut antara lain bertujuan mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan skala kecil menengah berbasis sumberdaya yang ada di daerah setempat.
Selain itu, untuk mendorong upaya peningkatan dan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengembangkan sektor usaha pengelolaan sumberdaya alam (SDA), mendorong kebijakan pemerintah yang "business friendly" bagi iklim investasi usaha.
Tujuan lain, mendorong akselerasi pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan daya beli masyarakat, serta membuka lapangan kerja dan menekan angka pengangguran, khususnya di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel.
Selain pakar manajemen Tanri Abeng dengan topik, "Pemberdayaan Pengusaha Daerah & BUMD Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat," juga dihadirkan dua pembicara lain dalam seminar tersebut.
Kedua pembicara tersebut masing-masing Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, Kalsel Hary Supriadi mewakili Bupati H Pangeran Khairul Saleh, dengan topik, "Peran Strategis Perusahaan Daerah (Perusda) Dalam Peningkatan PAD Kabupaten Banjar".
Kemudian Sekjen Asosiasi Pertambangan Batu Bara (Aspektam) Kalsel, Muhammad Solikin yang juga Wakil Ketua Kadin tingkat provinsi tersebut, dengan topik, "Peran Masyarakat dan Pengusaha Daerah Dalm Pengelolaan Sumberdaya Alam".
Sementara Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin yang direncanakan juga turut menyampaikan makalah dalam seminar tersebut dengan topik, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Iklim Usaha di Kalsel" berhalangan hadir karena sedang berada di Jakarta.
Seminar itu diikuti sekitar 100 peserta antara lain terdiri atas unsur perguruan tinggi, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Kamar Dagang dan Industri, dengan moderator Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalsel H Adi Laksono.
(T.KR-SHN/A035/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
