Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memberlakukan sistem kerja dari rumah pada hampir seluruh pegawai satuan kerja perangkat daerah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Bandarlampung.

"Semua satuan kerja melaksanakan tugas 100 persen di rumah atau WFH, kecuali satuan kerja yang termasuk kategori sektor esensial dan kritikal," kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto di Bandarlampung, Senin.

Pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang tergolong dalam sektor esensial dan kritikal, ia menjelaskan, maksimal hanya 25 persen pegawai yang boleh bekerja di kantor. Selain itu, para pegawai wajib melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona.

"Ini telah diatur dalam Surat Edaran Nomor 045.2/103/VII/POSKO/2021 yang dikeluarkan pada 9 Juli 2021 lalu," kata Fahrizal.

Selama PPKM Darurat, ia menjelaskan, pegawai pemerintah diminta memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan.

"Semua diharapkan dapat mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di lingkungan satuan kerja guna menghindari terjadinya transmisi atau penularan COVID-19," katanya.

Pada Senin, kantor-kantor organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung tampak sepi. Kegiatan pelayanan di organisasi perangkat daerah sektor esensial dan kritikal juga dibatasi.

Baca juga:
Mal dan supermarket di Bandarlampung tutup pukul 17.00 WIB

Sekda Lampung: Bandarlampung harus ketat selama PPKM Darurat

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2021