MPR: Awasi implementasi vaksin berbayar cegah penyalahgunaan

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau yang kerap disapa Bamsoet meminta pemerintah agar membuat pengaturan dan mengawasi implementasi vaksin berbayar di sejumlah klinik kesehatan guna mencegah penyalahgunaan oleh oknum tertentu demi meraup keuntungan pribadi.

"Pemerintah harus mengawasi agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi demi meraup keuntungan pribadi," kata Bamsoet melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Penyediaan layanan vaksin berbayar di sejumlah klinik PT. Kimia Farma merupakan vaksin gotong royong sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 19 tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkes nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19.

Permenkes tersebut menyatakan bahwa kegiatan vaksinasi dilakukan melalui dua metode yaitu vaksinasi program pemerintah tidak berbayar atau gratis dan vaksin gotong royong.

Di saat bersamaan pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat tujuan vaksin berbayar diterapkan secara transparan. Baik kegunaan atau pun perbedaan antara vaksin gratis program pemerintah dan vaksinasi berbayar.

Kemudian termasuk pula jenis vaksin yang digunakan, jumlah target penerima vaksin, dan persyaratan lainnya serta menjelaskan alasan diselenggarakannya vaksin berbayar di sejumlah klinik tersebut.

Kendati ada program vaksinasi gotong royong yang berbayar, pemerintah tetap harus memberikan jaminan dan kepastian kepada masyarakat tetap melaksanakan program vaksinasi gratis oleh pemerintah.

"Walaupun vaksin gotong royong berbayar diselenggarakan, bukan berarti vaksin gratis program pemerintah tidak diprioritaskan," tegas politisi Golkar tersebut.

Pemerintah atau pemangku kepentingan terkait harus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa komitmen untuk menuntaskan penyelenggaraan vaksin hingga mencapai target yang telah ditetapkan terus dilakukan.

Hal itu diwujudkan dengan program vaksin gratis dari pemerintah maupun vaksin gotong royong yang bersifat berbayar.

Evaluasi secara berkala mengenai penyelenggaraan program vaksinasi tersebut juga harus dilakukan, apabila memungkinkan pelayanan vaksinasi dilakukan melalui program bebas biaya dengan cara memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

"Ini bertujuan memastikan perluasan jangkauan vaksinasi," ujar dia.

Terakhir, meminta pemerintah berkomitmen mempercepat serapan anggaran kesehatan untuk vaksinasi dan perbaikan layanan penanganan COVID-19 di seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan.