Jangan sampai ada lagi, pasien COVID-19 yang tidak mendapat layanan kesehatan paripurna
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan teknologi informasi (TI) dalam mendata dan menginformasikan ketersediaan tempat tidur di pusat layanan kesehatan bagi pasien COVID-19.
Dia menilai, tambahan lokasi isolasi bagi pasien COVID-19 di sejumlah tempat di Jakarta harus dibarengi dengan kemudahan informasi yang aktual bagi pasien untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan.
“Manfaatkan teknologi untuk mempercepat layanan kesehatan bagi pasien COVID-19. Gandeng masyarakat, komunitas, dan dunia usaha untuk bersama-sama, bahu-membahu terlibat langsung dalam penanganan COVID-19. Hal itu juga perlu dilakukan di wilayah luar Pulau Jawa dan Bali untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19," kata Puan dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu.
Dia mengatakan, selama ini masih banyak ditemui orang yang kebingungan mencari rumah sakit untuk perawatan COVID-19.
Menurut Puan, tingginya angka keterisian tempat tidur di kota-kota besar di Pulau Jawa memang perlu diantisipasi dengan gerak cepat dan tepat dari pemerintah maupun masyarakat.
"Jangan sampai ada lagi, pasien COVID-19 yang tidak mendapat layanan kesehatan paripurna karena persoalan keterbatasan informasi," ujarnya.
Puan mengapresiasi masyarakat yang proaktif menjadi relawan maupun membentuk komunitas untuk membantu menginformasikan kebutuhan donor plasma, peminjaman tabung oksigen dan tempat pengisian oksigen medis, serta pengaktualan data ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu menilai, dalam menghadapi pandemi ini, semangat gotong royong rakyat Indonesia semakin kokoh dan terwujud nyata dalam berbagai aksi sosial yang muncul dari bawah.
Dalam menghadapi pandemi COVID-19, Puan mengajak seluruh stakeholders di daerah, mulai dari gubernur hingga lurah maupun kepala desa, proaktif dalam berkomunikasi dua arah dengan warganya.
"Langkah itu agar para pemimpin bisa mengetahui kebutuhan aktual rakyatnya. Manfaatkan berbagai saluran komunikasi, baik luring maupun daring, agar rakyat yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat ditangani para tenaga kesehatan dengan baik," katanya pula.
Puan juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat komunikasi publik terkait terjadinya gelombang kedua COVID-19.
Menurut dia, terjadinya disinformasi harus ditekan agar penanganan COVID-19 dapat optimal dilakukan, terutama salah satu upaya dalam mencegah penularan COVID-19 adalah melalui edukasi dan sosialisasi yang efektif.
"Rakyat harus diberi dengan informasi yang tepat dan berkala tentang COVID-19 dan penanganannya. Jangan sampai informasi yang tepat justru kalah dengan hoaks, karena ketidakcermatan dalam melakukan komunikasi," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah mengoperasikan Asrama Haji Pondok Gede sebagai lokasi isolasi pasien COVID-19 di DKI Jakarta. Di Asrama Haji tersebut, ada 910 tempat tidur isolasi, termasuk 36 high care unit (HCU), dan 370 tempat tidur untuk tenaga kesehatan.
Selain itu, Pemerintah telah menyiapkan Rumah Susun Nagrak sebanyak 2.273 tempat tidur dan Rumah Susun Pasar Rumput ada 5.952 tempat tidur. Penambahan kapasitas juga dilakukan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet sejumlah 1.200 tempat tidur.
Hingga 2 Juli 2021, kapasitas tempat tidur isolasi di 140 rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta mencapai 11.134 tempat tidur, dan sekitar 92 persen atau 10.220 tempat tidur sudah terisi.
Baca juga: Puan: siapkan skenario hadapi lonjakan COVID-19 di luar Jawa-Bali
Baca juga: Puan ingatkan pemerintah sajikan data COVID-19 secara terbuka
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2021
