Mendagri minta daerah inventarisasi sektor kritikal dan esensial

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah kabupaten/kota menginventarisasi berbagai unit usaha yang tergolong sektor esensial dan kritikal pada penerapan PPKM darurat.

Mendagri pada video konferensi yang dipimpin Menko Perekonomian dengan agenda ”Evaluasi Implementasi PPKM Mikro Diperketat” di Jakarta, Jumat, menyebutkan pemerintah kabupaten/kota dinilai menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan PPKM Darurat.

Alasannya, kata dia, karena mereka dianggap paling memahami sektor esensial dan kritikal yang berada di daerah masing-masing. Oleh karena itu, Mendagri meminta pemda menginventarisasi berbagai unit usaha yang tergolong dalam sektor tersebut.

"Yang mana kantor-kantor atau perusahaan atau restoran apa pun yang masuk dalam kriteria esensial dan kritikal. Kemudian memberikan penjelasan kepada mereka segera mungkin dan setelah diberikan penjelasan baru ditegakkan,” kata Mendagri.

Mendagri meminta kepala daerah untuk hadir di lapangan saat melakukan sosialisasi atau dialog dengan masyarakat dan stakeholder yang terdampak, seperti asosiasi hotel dan restoran, dan lain-lain terkait sektor esensial dan kritikal tersebut.

Pihak terkait, kata Mendagri perlu segera diberikan penjelasan sebelum dilakukan upaya penindakan. Langkah ini sekaligus untuk menghindari perbedaan pemahaman akibat tafsir yang tidak sama alias multitafsir.

Selain itu, Mendagri Tito meyakini kehadiran kepala daerah bersama Forkopimda di lapangan secara langsung saat melakukan sosialisasi, peninjauan, maupun penegakan hukum atau disiplin tersebut memiliki efek besar terhadap pelaksanaan PPKM darurat.

Mendagri mengharapkan bantuan dari rekan-rekan media massa untuk dapat mengekspos kegiatan kepala daerah bersama Forkopimda selama pelaksanaan PPKM darurat tersebut.

"Sehingga terlihat gerakan yang masif dari para pimpinan daerah. Itu akan memberikan efek getar yang luar biasa nanti pengaruhnya di masyarakat," kata Mendagri.

Apalagi, menurut Mendagri, kehadiran kepala daerah di lapangan merupakan pesan dari Presiden Joko Widodo.

“Mohon ini pesan dari bapak Presiden, mohon kepala daerah dapat tampil di lapangan,” ujarnya.