Satu Data Indonesia dan SPBE perlu dukungan penyedia teknologi

Jakarta (ANTARA) - Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diyakini oleh semua pemangku kepentingan sebagai kunci terselenggaranya pelayanan publik yang efisien, berkualitas, transparan dan akuntabel, dengan berbasis data dari pemerintah pusat dan daerah yang terintegrasi secara efisien.

Melalui program "Satu Data Indonesia", yang didukung penyedia teknologi, diharapkan bisa sejalan dengan penerapan SPBE serta memungkinkan terselenggaranya aksesibilitas data antar-instansi pemerintah serta mendorong transparansi dan akuntabilitas di dalam pemerintahan.

Penegasan tersebut dalam penyelenggaraan WebSummit Satu Data Indonesia hari kedua yang mengusung tema SPBE dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI) Dr. Rudi Rusdiah M.A mewakili penyelenggara mengungkapkan bahwa infrastruktur SPBE yang ditargetkan pemerintah rampung pada tahun 2021 menghadapi beragam tantangan yang membutuhkan solusi dari berbagai pemangku kepentingan.

Ia menyebut penyedia solusi teknologi informasi dan teknologi seperti Huawei, XL Axiata, BigBox dan pengembang teknologi lainnya perlu untuk dilibatkan guna membantu mewujudkan efisiensi dalam merealisasikan implementasi SPBE.

"Dukungan Huawei Indonesia dan penyedia teknologi lainnya diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengakselerasi pengintegrasian banyaknya pusat data-pusat data yang masih bersifat silo dan tersebar di daerah-daerah. Solusi TIK yang tepat diharapkan juga akan mampu membantu pemerintah dalam menjawab beragam tantangan dalam pembangunan infrastruktur SPBE, seperti penghematan belanja TI, utilisasi, kapasitas, skalabilitas dan tuntutan-tuntutan lain terkait dengan standardisasi yang sesuai regulasi,” ujar Dr. Rudi dalam siaran pers, Jumat.

Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Jenderal TNI Purn. Dr. Moeldoko memberikan apresiasinya atas terselenggaranya WebSummit Satu Data Indonesia yang digagas oleh ABDI dan didukung penyedia teknologi serta pelaku industri seperti Huawei, XL Axiata, BRI, Telkom Indonesia dan perusahaan-perusahaan lainnya.

"SPBE dan pengelolaan data secara terintegrasi dengan memanfaatkan keunggulan teknologi mutakhir seperti yang terwujud melalui kebijakan Satu Data Indonesia menjadi keniscayaan untuk merealisasikan visi besar Indonesia Maju Berbasis Inovasi," kata Moeldoko.

"Ini juga akan menavigasi lahirnya keputusan dan kebijakan-kebijakan penting yang menjadi fondasi terbangunnya tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang efisien, efektif dan akuntabel,” ujar Moeldoko.

Ia juga mengatakan bahwa inisiasi-inisiasi seperti ini tidak hanya meningkatkan integritas data pemerintah dan mendorong pelayanan masyarakat untuk menjadi lebih baik, namun juga berperan penting sebagai momentum bagi semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, untuk meneguhkan komitmen dan lompatan besar guna terwujudnya Indonesia Maju pada 2045.

Kepada Huawei dan Jacky Chen selaku CEO Huawei Indonesia, Dr. Moeldoko menyampaikan apresiasinya atas dukungan dan komitmennya.

Menanggapi seruan yang ditujukan kepada penyedia solusi TIK untuk mendukung keberhasilan SPBE dan kebijakan Satu Data Indonesia, CEO Huawei Indonesia Jacky Chen mengatakan kesiapan pihaknya dalam berkontribusi. Menurut dia, hal itu merupakan komitmen panjang Huawei sejak hadir di Indonesia lebih dari 20 tahun lalu.

“Kami memiliki teknologi mutakhir, pakar-pakar di bidang pengembangan solusi TIK, dan fasilitas pelatihan SDM TIK Huawei ASEAN Academy paling lengkap dan canggih di kawasan Asia Pasifik yang siap berkontribusi mendukung para pemangku kepentingan dalam penggelaran SPBE serta pengintegrasian data-data pusat dan daerah sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia," kata Jacky Chen.

"Kami yakin, implementasi SPBE secara efektif akan membantu pemerintah merampingkan proses birokrasi, menciptakan transparansi, dan yang terpenting adalah meningkatkan kualitas layanan publik yang akan berperan penting dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya akibat pandemi global,” tutur Jacky.

Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia, Drs. Djauhari Oratmangun menambahkan, "Satu Data Indonesia dan E-Government telah menjadi prioritas nasional pemerintah Indonesia merupakan kunci inisiatif strategis dalam mempercepat transformasi digital di negara tercinta berpenduduk 270 juta jiwa ini.

“Lebih penting lagi, kami memanfaatkan momentum 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok dan hampir satu dekade kemitraan strategis yang menyeluruh dengan negara yang telah memiliki 162 unicorn ini, dengan mengadopsi inovasi terdepan seperti AI, Big Data, IoT, Cloud, dan 5G yang dikembangkan oleh perusahaan Tiongkok untuk mendukung perkembangan ekosistem digital yang lebih matang di Indonesia," tutup Djauhari.