Pemda diminta bentuk lingkungan dukung pencegahan perkawinan anak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) meminta pemerintah daerah menjalankan strategi nasional di wilayahnya guna membentuk lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak.

Menurut Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kemen PPPA Rohika, hal ini tak bisa jika hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, serta anggota empat pilar lainnya yakni media, dunia usaha, serta masyarakat yang terus mengadvokasi dan melakukan koordinasi.

"Di daerah menjadi strategi daerah, apa yang dilakukan yakni optimalisasi kapasitas lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak, aksesibilitas dan perluasan layanan, kemudian penguatan regulasi, serta koordinasi pemangku kepentingan," ujar Rohika dalam bincang media daring dipantau dari Jakarta, Jumat.

Rohika mengatakan penurunan perkawinan anak menjadi salah satu indikator dari 24 indikator suatu daerah bisa dinyatakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia.

"Tentu pusat tidak bisa bekerja sendiri, dan harus di dalam kewenangan daerah," ujar dia menambahkan.

Selain itu, Kemen PPPA juga mulai tahun ini mengawal program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), di mana dalam hal ini membutuhkan otonomi desa dalam pelaksanaannya.

Rohika mengatakan DRPPA akan menjadi penguatan Kemen PPPA dalam menjamin hak-hak perlindungan anak dari sisi pendidikan, kesehatan, pengasuhan, serta tidak adanya perkawinan anak.

"Anak itu diasuh bukan menjadi pengasuh. Makanya desa ini harus nol perkawinan anak," ujar dia.