Anggota DPR: "Failed nation" peringatan untuk calon pemimpin Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Kamrussamad menilai kritik "failed nation" atau negara gagal yang dilontarkan Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) merupakan peringatan bagi pemimpin saat ini, sekaligus calon pemimpin Indonesia selanjutnya.

"Pendapat dari mas Ibas adalah peringatan sehingga pemimpin Indonesia memiliki kesiapan 'leadership' dalam menjalankan tugas negara yg dipercayakan rakyat Indonesia," kata Kamrussamad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Politisi Partai Gerindra itu menyatakan besarnya tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini telah mengubah arah kebijakan pembangunan nasional akibat krisis yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19.

Kamrussamad menjelaskan negara gagal atau "failed nation" bisa terjadi apabila suatu pemerintahan berdaulat kehilangan kontrol terhadap wilayah kedaulatannya. Selain itu, negara tidak mampu menyediakan layanan publik serta tindak mampu berinteraksi dengan negara lain karena sesuatu dan lain hal hingga tergerusnya kepercayaan rakyat sebagai pemilih.

Anggota DPR Dapil DKI Jakarta itu menyatakan kunci Indonesia untuk sanggup melewati masa krisis multidimensi ini adalah persatuan stakeholder nasional sebagai langkah penyelamatan nyawa rakyat.

"Fokus siapkan layanan kesehatan warga, kendalikan setiap perlintasan teritorial, dan bangun optimisme bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang sanggup mengatasi setiap krisis multidimensi," jelas Anggota Komisi XI tersebut.

Sebelumnya Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengaku khawatir Indonesia disebut sebagai bangsa gagal karena tidak mampu menyelamatkan rakyatnya dari pandemi COVID-19.

"Begini ya, COVID-19 makin mengganas. Keluarga kita, sahabat kita, dan orang-orang di lingkungan kita banyak yang terpapar bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini. Jangan sampai negara kita disebut sebagai 'failed nation' atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya," kata Ibas dalam keterangan di Jakarta, Rabu (7/7).