LSM AS Masih Ungkit Kasus Timtim 1999

Jakarta (ANTARA News) - Dalam pembahasan kerjasama militer Indonesia dengan Amerika Serikat, masih ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) di negara adidaya itu yang mengungkit-ungkit kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur tahun 1999 silam.

Selain LSM, dua anggota Partai Demokrat di senat AS juga masih berpandangan negatif terhadap militer Indonesia dengan mengungkit kasus tahun 1999 itu, kata Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono di Jakarta, Kamis.

Menjawab pertanyaan ANTARA mengenai kebijakan luar negeri AS di bawah kepemimpinan Presiden AS Barack Obama, Juwono mengatakan tidak banyak berubah.

"Semua juga tergantung pula pada Menlu AS Hillary Clinton, ingat hingga kini dua anggota Partai Demokrat di Senat AS masih sangat berpandangan negatif tentang militer Indonesia, dengan mengungkit kasus 1999," katanya.

Mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Inggris itu menambahkan, pemerintahan Obama sekarang lebih memokuskan diri pada penyelesaian persoalan dalam negeri, khususnya krisis keuangan, pinjaman kredit rumah, jaminan kesehatan dan lain-lain.

"Persoalan yang menyangkut Timur Tengah dan Indonesia belum menjadi prioritas bagi pemerintahan Obama. Sehingga, dalam menyikapi sikap dan pandangan negatif tentang Indonesia, terutama TNI, harus disikapi dengan jernih serta sabar dan terus menerus menjelaskan tentang bagaimana reformasi TNI," tutur Juwono.

Tentang masih melekatnya stigma AS terhadap satuan Kopassus TNI AD, ia mengatakan, Pemerintah Indonesia telah berupaya agar hal itu tidak ada lagi.

"Saya upayakan kerjasama pasukan khusus RI dan AS dapat kembali terlaksana dalam satu tahun mendatang," katanya.

Hubungan kerjasama pertahanan RI-AS kembali dibuka pada 2004 dengan dilaksanakannya pertemuan "Indonesian-United State Security Dialogue" (IUSSD atau dialog keamanan RI-AS) II di Washington DC.

Pada pertemuan itu, disepakati pelaksanaan "Bilateral Defence Dialogue" (USIBDD atau dialog pertahanan bilateral) yang terhenti sejak 1998.

Dalam forum dialog keempat USIBDD di Jakarta 2004, disepakati untuk membentuk enam kelompok kerja yang akan mewadahi kerjasama dalam bidang intelijen, latihan, pendidikan, logistik, komunikasi serta sains dan teknologi pertahanan.

Sedangkan pada pertemuan USIBDD ke-5 di Hawaii, kedua pihak sepakat mengurangi jumlah kelompok kerja dari enam menjadi empat, yang meliputi bidang "intelligent working group" (IWG), "Training Events Working Group" (TEWG), "Logistics and Security Assistance Working Group" (LSAWG) dan "Education and Specific Programms Working Group" (ESPWG).

Untuk mempererat kerjasama pertahanan kedua negara, terutama pascapencabutan embargo, kedua pihak juga telah menandatangani "Term of References" (kerangka acuan) USIBDD, yang berisi tujuan, struktur, organisasi dan tanggungjawab masing-masing kelompok kerja.
(*)