Pemda diminta masifkan jumlah testing harian

pastikan telah mencapai atau melebihi standar WHO

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk terus memasifkan jumlah testing atau pemeriksaan harian utamanya pada orang yang bergejala dan kontak erat, agar jumlah positif dapat teridentifikasi dan segera tertangani.

"Di masa seperti ini di mana kasus sedang meningkat tajam, testing menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk terus dikejar. Masifkan testing utamanya pada orang bergejala dan kontak erat," ujar Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan harian PPKM Darurat di Jakarta, Kamis.

Wiku mengatakan dalam pelaksanaan PPKM Darurat Jawa dan Bali serta pengetatan PPKM Mikro luar dua pulau tersebut, testing per 1.000 penduduk per Minggu di Indonesia mencapai 252,78 persen atau lebih tinggi dari pada standar WHO.

Ia menjelaskan, cakupan testing itu yakni PCR 380.480 (52 persen) dan antigen 363.399 (48 persen). Angka ini menunjukkan bahwa upaya testing terus mengalami peningkatan. Kendati demikian, pemeriksaan ini harus terus diupayakan secara merata di seluruh provinsi di Indonesia dan Pemda tak kendor dalam upaya pelacakan.

"Pemerintah terus berupaya memasifkan testing sehingga kasus positif dapat lebih banyak teridentifikasi dan segera ditangani," kata dia.

Wiku juga meminta pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam mendata dan melaporkan cakupan testing di wilayah masing-masing.

"Pastikan telah mencapai atau melebihi standar WHO, dengan juga memperhatikan positivity rate di wilayah masing-masing," kata dia.

Sebelumnya, Wiku mengingatkan agar pemerintah daerah di luar Pulau Jawa dan Bali untuk terus mengetatkan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk mengendalikan kasus COVID-19.

"Saya tidak akan bosan untuk meminta kepada provinsi-provinsi di luar Jawa Bali untuk terus mengetatkan pelaksanaan PPKM Mikro," kata Prof Wiku dalam konferensi pers harian PPKM Darurat yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Wiku mengatakan, selain di Pulau Jawa dan Bali, kenaikan kasus COVID-19 juga terjadi secara signifikan di luar Jawa-Bali. Maka provinsi yang tidak termasuk dalam PPKM darurat jangan merasa terlena.

Ia juga mengingatkan bahwa dari 34 provinsi di seluruh Indonesia, sebanyak 28 provinsi pembentukan posko PPKM Mikro masih di bawah 50 persen. Artinya hanya enam provinsi yang sudah membentuk posko di lebih dari 50 persen kelurahannya.

"Ini tidak dapat ditoleransi lagi, karena pelaksanaan PPKM Mikro sudah memasuki bulan ke enam namun perkembangan pembentukan posko masih stagnan dan tidak signifikan kenaikannya," ujar Wiku.