Komisioner HAM PBB desak ASEAN untuk lanjutkan dialog dengan Myanmar

Jenewa (ANTARA) - Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michelle Bachelet meminta Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) melanjutkan dialog politik dengan junta militer dan pemimpin yang terpilih secara demokratis di Myanmar, dengan dukungan dari komunitas internasional.

Menurut Bachelet, PBB harus diizinkan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Myanmar, seperti yang telah disepakati dalam konsensus lima poin ASEAN, tanpa "perantaraan" militer.

ASEAN telah menyetujui konsensus lima poin dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing pada April, "tetapi sayangnya kepemimpinan militer Myanmar telah menunjukkan sedikit tanda untuk mematuhinya", kata Bachelet kepada Dewan HAM PBB.

"Sangat mendesak bagi ASEAN untuk menunjuk utusan atau tim khusus untuk melakukan semacam dialog politik. Saya mendorong ASEAN untuk terlibat dengan kepemimpinan demokratis dan masyarakat sipil, bukan hanya front militer," kata Bachelet, Rabu.

"Penting untuk memberikan bantuan melalui struktur masyarakat sipil sebanyak mungkin dan berkonsultasi dengan oposisi demokratis," ia menambahkan.

Myanmar berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari, memicu kemarahan nasional yang dengan cepat berubah menjadi protes dan pemogokan yang ditekan secara brutal oleh pasukan keamanan.

Hampir 900 orang telah tewas sejak kudeta, sementara sedikitnya 5.200 orang masih ditahan secara tidak sah, kata Bachelet.

Selain itu, masih menurut laporan Bachelet, sedikitnya 93 wartawan telah ditangkap, 44 orang di antaranya masih ditahan, termasuk koresponden asing.

"Delapan media besar Myanmar telah dicabut izinnya oleh militer, banyak jurnalis tidak punya pilihan selain mencari keselamatan di luar negeri," tutur dia.

Bachelet mendesak negara-negara untuk mendukung media independen dan masyarakat sipil dan "membantu mereka menemukan saluran untuk mendapatkan informasi" dari Myanmar.

"Tidak ada solusi berkelanjutan untuk krisis tanpa perubahan mendasar dalam peran militer dan kontrol sipil penuh atas militer," kata mantan presiden Chile itu.

Sumber: Reuters
Baca juga: Komisioner HAM PBB peringatkan peningkatan kekerasan di Myanmar
Baca juga: Sekjen PBB desak Majelis Umum menindak Myanmar
Baca juga: PBB kepada militer Myanmar: Bebaskan Aung San Suu Kyi sekarang