Anggota DPR Mufti Anam minta kepastian stok obat pemulihan COVID-19

Mohon ini bisa diatasi, saya berharap BUMN farmasi menjadi motor

Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta agar BUMN farmasi khususnya PT Indofarma Tbk dan PT Kimia Farma Tbk memastikan tersedianya stok obat-obatan terapi pemulihan COVID-19, tujuannya untuk mengantisipasi kelangkaan yang terjadi.

"Saat ini, selain soal harga obat yang melambung, juga ada kelangkaan obat yang luar biasa. Saya harap jaringan BUMN farmasi bisa membantu soal kelangkaan ini. Situasinya penuh kejanggalan, di apotek tidak ada, tapi di orang per orang ada, bahkan banyak banget yang update status WhatsApp jualan obat-obatan itu,” ujar Mufti Anam dalam rapat virtual bersama BUMN farmasi, Rabu.

Mufti yang membidangi BUMN ini, juga menyatakan telah mengecek secara acak di gerai-gerai milik BUMN farmasi di sejumlah daerah di Jawa Timur, seperti Surabaya, Pasuruan serta Probolinggo, dan ditemukan banyak stok yang kosong.

"Mohon ini bisa diatasi, saya berharap BUMN farmasi menjadi motor yang memastikan ketersediaan obat yang sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Menteri Kesehatan, dan stoknya juga harus mudah didapatkan," kata dia, dalam siaran persnya yang diterima di Surabaya.

Mufti mengatakan, untuk Indofarma memang saat ini sudah mulai memproduksi sejumlah obat terapi COVID-19 secara bertahap, namun di sisi lain masih kejar-kejaran dengan penambahan kasus COVID-19 yang luar biasa.

"Untuk Ivermectin sudah terpola produksinya, Indofarma sampaikan akan ada 13,8 juta tablet sampai 11 Agustus 2021. Beberapa obat lain seperti Oseltamivir, Remdesivir juga masih bertahap, karena sebagian harus impor," katanya pula.

Karena itu, Mufti meminta BUMN farmasi Kimia Farma harus melipatgandakan energi, agar obat-obatan tersebut bisa segera terdistribusi dengan baik ke masyarakat dan merata.

”Di Jakarta mungkin ada stoknya meski terbatas, tapi di daerah benar-benar langka, padahal di daerah itu lonjakan kasusnya juga gila-gilaan," katanya lagi.

Publik berharap pada BUMN farmasi, bukan hanya obat untuk sarana pemulihan, tapi juga memastikan bahwa harganya tidak dimainkan.

"Kami minta BUMN farmasi membuat kanal pengaduan besar-besaran untuk shock therapy dan mitigasi, agar tidak ada oknum-oknum di BUMN farmasi yang main-main," katanya.

Mufti juga mengingatkan BUMN farmasi untuk menjadi supporting system yang bagus dalam menunjang peningkatan testing dan tracing COVID-19. Hal ini seiring rencana Menkes Budi G Sadikin yang akan mengubah sistem penentuan zonasi kuning, oranye, merah, dari yang sebelumnya berbasis tren kenaikan jumlah kasus menjadi jumlah rasio testing 1:1.000 penduduk per minggu.

"Ini artinya butuh alat swab yang luar biasa besar. Pada Instruksi Mendagri, daerah-daerah di Jawa-Bali diminta melakukan pengetesan rata-rata 2.000-4.000 per hari, bahkan ada yang harus 8.000 tes dan di atas 10.000 tes per hari," katanya pula.

Menurut Mufti, sejumlah daerah akan mengalami kesulitan meningkatkan rasio testing, karena keterbatasan alat swabnya, sementara BUMN farmasi ada yang impor dan ada pula yang mengembangkan sendiri alat swab ini. Tapi jumlahnya masih sangat terbatas.

"BUMN farmasi harus bisa menyediakan alat-alat penunjang testing dan tracing dalam harga yang terjangkau. Ini perlu perhatian karena testing dan tracing sangat penting untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, harus menjadi salah satu prioritas BUMN farmasi, selain soal vaksinasi dan produksi obat," katanya lagi.
Baca juga: Anggota DPR minta BUMN farmasi lakukan pengawasan obat saat pandemi
Baca juga: Kimia Farma pasang HET obat terapi COVID-19 di jaringan apotek