Pemprov DKI: Penanganan COVID-19 perlu kolaborasi semua pihak

dampak pandemi ini luar biasa,

Jakarta (ANTARA) - Pemprov DKI Jakarta melalui Deputi Gubernur bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman Suharti mengatakan penanganan pandemi COVID-19 perlu kolaborasi semua pihak.

“Kolaborasi dibangun untuk memastikan penanganan COVID-19 berjalan dengan baik. Pemda tidak bisa menyelesaikan pandemi ini sendirian. Untuk itu, kami siapkan berbagai program kolaborasi,” ujar Suharti dalam penyerahan secara simbolis dua unit mobil vaksinator dari Kemendikbudristek ke Pemprov DKI Jakarta, di Jakarta, Selasa.

Dia memberi contoh bagaimana pada April lalu saat bulan puasa, Pemprov DKI Jakarta berpikir jika bulan puasa merupakan saat yang tepat untuk solidaritas sosial. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta membangun kolaborasi sosial berskala besar.

“Ada bantuan pangan. Kita tahu bahwa dampak pandemi ini luar biasa, warga miskin bertambah banyak, ekonomi juga memburuk. Padahal DKI Jakarta ini memiliki tugas karena Jakarta berkontribusi sekitar 17 hingga 18 persen dari PDB Nasional. Jika turun maka secara nasional akan terganggu,” tambah dia.

Juga memastikan UMKM terlindungi dan masyarakat miskin mendapatkan bantuan. Dia menambahkan pemerintah pusat menyediakan sekitar 750.000 bansos tunai. Pemprov DKI Jakarta kemudian menambahnya hingga satu juta lagi penerima bansos tunai.

“Begitu juga untuk pendidikan anak-anak, kami berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menyediakan gawai untuk pembelajaran,” jelas dia.

Baca juga: Kemendikbudristek serahkan dua unit mobil vaksinator pada DKI Jakarta
Baca juga: Pemkot Jakarta Utara tertibkan warung makan layani pembeli di tempat

Pemprov DKI Jakarta juga mengundang perguruan tinggi untuk berkolaborasi membuat sentra vaksinasi. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta mempunyai 320 sentra vaksinasi.

“Jakarta menyumbang sekitar 13 persen dari jumlah vaksinasi nasional. Jika kinerja Jakarta baik maka dampak secara nasional juga akan besar,” kata dia.

Pada masa PPKM darurat, Suharti meminta masyarakat mengurangi mobilitasnya. Penurunan yang terjadi hanya di bawah tiga persen, yang mana jika kasus di Jakarta ingin turun maka setidaknya mobilitas penduduk berkurang 50 persen.

“Untuk itu kami meminta masyarakat yang bekerja di sektor yang bukan esensial untuk bekerja dari rumah saja,” imbuh dia.

Baca juga: Sudinkes Jakarta Utara imbau warga ikut vaksinasi di sentra terdekat
Baca juga: Hari kedua PPKM Darurat, Jakarta capai rekor 10.485 kasus COVID-19
Baca juga: Balai Yos Sudarso Kantor Wali Kota Jakarta Utara jadi lokasi isolasi