KKP perlu lebih aktif libatkan penyuluh bantu dalam program perikanan

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu lebih aktif melibatkan penyuluh untuk membantu dalam berbagai program sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.

"KKP bisa melibatkan penyuluh perikanan di dalam program kegiatan di tingkat komunitas nelayan atau pembudidaya ikan," kata Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Selasa.

Abdul Halim mengemukakan hal tersebut terkait dengan cara apa yang dinilai paling baik dalam mengatasi pengangkatan penyuluh bantu menjadi PNS di tengah keterbatasan anggaran yang ada.

Ia berpendapat mekanisme alternatif yang bisa dipakai untuk memuliakan profesi penyuluh perikanan adalah insentif dan disinsentif untuk setiap capaian target atas kinerja yang telah dilakukan kalangan penyuluh tersebut.

Hal tersebut, menurut dia, karena situasi pandemi saat ini dinilai belum memungkinkan untuk mengangkat penyuluh perikanan menjadi PNS.

Dengan lebih melibatkan penyuluh perikanan dalam beragam program tingkat komunitas, lanjutnya, maka kinerja penyuluh perikanan akan jauh lebih produktif, baik dari sisi kinerja maupun peluang untuk mendapatkan tambahan penghasilan bersama komunitas.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mendukung agar seluruh penyuluh perikanan bantu di Indonesia dengan jumlah sekitar 1.998 orang dapat diangkat seluruhnya menjadi PNS tanpa syarat.

Johan Rosihan mengatakan hal ini mengingat peran mereka sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penyuluh perikanan dan mengatasi permasalahan kurangnya tenaga penyuluh yang berasal dari PNS.