Gakkum KLHK hentikan perdagangan ratusan burung dilindungi di Kaltim

Jakarta (ANTARA) - Penyidik dari Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Wilayah Kalimantan berhasil mengungkapkan perdagangan ilegal ratusan burung dilindungi di Samarinda dan Balikpapan, Kalimantan Timur pada 25-28 Juni 2921.

Menurut keterangan resmi KLHK di Jakarta, Sabtu, dalam kasus tersebut penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dan mengamankan 597 ekor burung yang terdiri dari 222 ekor cucak hijau, 5 ekor serindit, 287 ekor jalak kerbau, 13 ekor beo, 17 ekor cililin, 32 ekor perkutut, 20 ekor lincang dan satu ekor kapas tembak.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, Subhan, mengatakan pengungkapan kasus berawal dari penghentian penyelundupan 16 ekor cucak hijau pada 5 Mei 2021 dan 359 ekor berbagai jenis burung pada 18 Juni 2021.

Kemudian, tim berhasil menangkap salah satu tersangka di kios burung miliknya di Samarinda pada 25 Juni 2021. Tim juga berhasil mengamankan tersangka lain di Samarinda pada 28 Juni 2021 dan tersangka terakhir di dalam KM. Mutiara Ferindo 2 saat bersandar di Pelabuhan Semayang Balikpapan pada 29 Juni 2021.

"Keberhasilan penanganan kasus ini tidak terlepas dari kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan, BKSDA Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Timur, Polresta Samarinda, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan masyarakat," ujar Subhan.

Ratusan burung itu rencananya akan dikirim ke Surabaya di Jawa Timur dan Pare-pare di Sulawesi Selatan.

Ketiga tersangka tengah menjalani penahanan di Samarinda dan Balikpapan. Pihak penegak hukum juga telah mengamankan barang bukti berupa 597 ekor burung berbagai jenis di Kantor Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan di Samarinda dan Kantor BKSDA Kaltim SKW III Balikpapan.

Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur saat ini masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan perdagangan ilegal burung antarpulau tersebut.

Penyidik mengenakan tersangka melanggar Pasal 21 Ayat 2 Huruf a Jo. Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.