Kepala TNBD: Perlu kerja sama antarpihak untuk berdayakan Orang Rimba

Mengalokasikan ruang saja tentu tidak cukup, tetap diperlukan pendampingan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) Jambi Haidir menyatakan perlu kerja sama para pihak dengan modal sosial masing-masing untuk bersinergi satu sama lain dalam penanganan persoalan serta pemberdayaan Orang Rimba.

"Sinergi seperti ini akan memberikan energi positif," kata Haidir dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, berbagai pihak sebenarnya sangat memahami bahwa Orang Rimba jauh tertinggal dalam banyak hal padahal berkedudukan sama sebagai warga negara Indonesia (WNI).

Mereka tertinggal dalam kapasitas pendidikan, sosial ekonomi, kesehatan, teknologi, dan peradaban modern.

Namun, tambahnya, di sisi lain harus dipahami bahwa pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara formal administrasi telah mengalokasikan ruang bagi Orang Rimba untuk bermukim dan berkehidupan di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas.

"Tetapi, mengalokasikan ruang saja tentu tidak cukup, tetap diperlukan pendampingan," kata Haidir,

Menurut Haidir, pendampingan lain yang perlu dilakukan di antaranya membantu dukungan pendanaan dan pendampingan bagi Orang Rimba dalam kegiatan budi daya atau pemanfaatan lahan.

"Hal ini agar kegiatan budi daya bisa menjadi sumber produksi dan lumbung pangan Orang Rimba," katanya.

Namun demikian, lanjutnya, perlu penguatan kerja sama para pihak di sektor pendidikan untuk peningkatan kapasitas pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan serta listrik ramah lingkungan.

Pada kesempatan itu, Haidir menyayangkan masih ada pemberitaan yang seolah-olah hendak membangun cerita bombastis mengenai kehidupan Orang Rimba dan sudah tidak relevan lagi di masa kini.

Salah satu pemberitaan viral mengenai kehidupan Jaelani seorang warga Orang Rimba yang dikabarkan tidak bisa menyimpan uang di bank karena tidak punya KTP.

Haidir menegaskan peristiwa ini memang terjadi, tapi 22 tahun silam atau tepatnya sebelum 1999, namun digambarkan seolah-olah baru saja terjadi.

"Kondisi kehidupan Orang Rimba sudah sangat berubah. Pada saat ini, Orang Rimba sudah sangat akrab dengan bank saat ini. Haji Jaelani bukan saja sudah punya KTP dan bisa menyimpan uang di bank, bahkan sudah naik haji," ujarnya.

Dia menyatakan kilas balik pemberitaan tentang ketertinggalan Orang Rimba secara berseri dan berdekatan dapat mengaburkan pencapaian upaya berbagai pihak dalam penanganan persoalan Orang Rimba.

Bahkan, lanjutnya, hal itu mengindikasikan adanya kepentingan kelompok tertentu untuk menafikan peran dan kontribusi pemerintah dan para pihak dalam upaya pemberdayaan Orang Rimba.