Hak tersebut disampaikan Ari dalam webinar bertajuk "Vaksin untuk Disabilitas, Menyediakan Akses Inklusif untuk Semua", yang diselenggarakan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (PP Kagama) bersama Center for Tropical Medicine UGM, Jumat.
"Vaksinasi harus bisa diakses oleh semua masyarakat, termasuk penyandang disabilitas," ujar Ari sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta.
Baca juga: Sri Mulyani tekankan pemulihan harus terjadi di seluruh sektor
Ari yang juga merupakan Sekretaris Jenderal PP Kagama mengatakan kecepatan vaksinasi adalah game changer dalam mengatasi pandemi COVID-19. Karena itu, seluruh elemen bangsa, termasuk alumni UGM atau Kagama harus membantu Pemerintah dalam percepatan vaksinasi.
Dia menyampaikan bahwa saat ini berbagai negara sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin. Terbatasnya negara produsen vaksin serta tingginya permintaan vaksin, membuat vaksin menjadi rebutan.
"Karena itu, Pemerintah telah menempuh berbagai cara untuk mendapatkan vaksin, baik melalui pendekatan multilateral maupun bilateral. Selain itu, Pemerintah juga terus mengembangkan program vaksin nasional, yang disebut vaksin merah putih," jelasnya.
Untuk mencapai kekebalan komunal, kata dia, Indonesia membutuhkan vaksin yang tidak sedikit. Setidaknya, vaksinasi harus bisa menjangkau 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
"Itu artinya Pemerintah harus bekerja extraordinary untuk memastikan ketersediaan vaksin sehingga mampu diakses oleh semua warga masyarakat Indonesia," jelasnya.
Baca juga: Luhut minta sentra vaksinasi dukung target 70 persen warga divaksinasi
Menurut Ari, tantangan utama dalam vaksinasi bukan hanya ketersediaan vaksin tapi juga sejauh mana akses masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan bisa memperoleh vaksin dengan cara yang mudah dan cepat.
Ari memaparkan bagaimana upaya Presiden Jokowi untuk mempercepat vaksinasi dengan mengerahkan berbagai jalur dan seluruh kekuatan yang ada. Presiden menargetkan vaksinasi bisa dilakukan 1 juta dosis per hari di bulan Juli dan meningkat menjadi 2 juta dosis per hari pada Agustus.
Presiden Jokowi juga memberikan prioritas pada kelompok-kelompok rentan untuk mendapatkan vaksin.
"Penentuan kelompok prioritas menjadi penting karena mereka harus bisa terlindungi dari penularan COVID-19. Karena itu, selain diberikan pada tenaga kesehatan dan pelayan publik, vaksin juga diprioritaskan pada manula dan disabilitas," terangnya.
Ari juga mengingatkan bahwa pemberian vaksin untuk disabilitas memerlukan edukasi dan pendampingan. Karena bersandar dari hasil survei, masih ada sebagian masyarakat yang menolak atau masih ragu-ragu untuk divaksin.
Untuk itu, kata dia, diperlukan kepedulian antarwarga masyarakat, semangat saling bantu, saling mengingatkan, agar vaksin bisa diakses oleh semua, termasuk penyandang disabilitas.
Baca juga: 13.770.107 warga Indonesia telah menerima vaksin dosis lengkap
Baca juga: 30 warga Tangerang meninggal dunia saat jalani isolasi mandiri
Baca juga: Pasien konfirmasi positif COVID-19 di DIY bertambah 922 orang
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
