Sri Mulyani tekankan pemulihan harus terjadi di seluruh sektor

Saat krisis ini kita akan melanjutkan reformasi. Bersama DPR kami juga membahas bagaimana cara meningkatkan iklim investasi dan perdagangan dengan lebih efektif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 harus terjadi secara menyeluruh di semua sektor baik kesehatan, dunia usaha dan industri hingga terkait perubahan iklim.

Pernyataan tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani saat menghadiri 19th World Congress of the International Economic Association (IEA) secara virtual yang mengusung tema “Equity, Sustainability and Prosperity in a Fractured World”.

“Kita harus waspada karena perkembangan saat ini menunjukkan adanya peningkatan pesat di negara-negara dengan vaksinasi yang rendah akibat tingginya tingkat penularan varian Delta termasuk Indonesia,” katanya di Jakarta, Jumat.

Sri Mulyani menyatakan untuk penanganan eskalasi kasus COVID-19 pemerintah bekerja sama dengan masyarakat sipil, komunitas bisnis dan pemerintah daerah dalam mengakselerasi vaksinasi yang telah mencapai lebih dari 1 juta dosis per hari.

Selain vaksinasi, pemerintah juga akan menerapkan PPKM darurat yang menunjukkan bahwa situasi saat ini sangat menantang untuk dapat dikendalikan.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga melanjutkan upaya mempromosikan reformasi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

“Saat krisis ini kita akan melanjutkan reformasi. Bersama DPR kami juga membahas bagaimana cara meningkatkan iklim investasi dan perdagangan dengan lebih efektif,” ujarnya.

Langkah ini dilakukan di antaranya melalui UU Cipta Kerja, reformasi pajak, dan reformasi sektor SDM untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

”Oleh karena itu pada 2022, APBN ditujukan untuk memperkuat pemulihan dan melanjutkan reformasi struktural serta konsolidasi fiskal dengan defisit fiskal sekitar 4,51 persen sampai 4,85 persen terhadap PDB,” jelasnya.

Tak hanya itu, pemerintah turut melakukan upaya dalam rangka memitigasi perubahan iklim yakni dengan menargetkan penurunan emisi 29 persen tanpa dukungan internasional dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

Ia menjelaskan saat ini pemerintah sedang dalam proses perumusan peraturan untuk penetapan harga karbon dengan mengangkat prinsip kehati-hatian melalui belajar dari negara lain.

Ia memastikan Indonesia sebagai Ketua Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk Atasi Perubahan Iklim akan mendorong negara maju memobilisasi pembiayaan serta mengalihkan pengetahuan dan teknologi kepada negara berkembang.

“Isu perubahan iklim yang dibahas dalam kegiatan IEA serta forum Koalisi Menteri Keuangan Dunia juga akan dibahas dalam salah satu agenda di G20,” ujarnya.