Pemprov Kalsel ajak delapan perusahaan sawit integrasikan sapi-sawit

program percepatan swasembada sapi potong menjadi salah satu fokus pembangunan Kalsel pada 2021, sehingga ke depan Kalsel tidak lagi menjadi importir daging tetapi bisa menyuplai ke luar daerah.

Banjarmasin (ANTARA) - Dinas Perkebunan dan Peternakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengajak delapan perusahaan sawit untuk mengintegrasikan pengembangan perkebunan sawit dan peningkatan produksi peternakan sapi untuk mempercepat swasembada daging daerah.

Upaya integrasi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi antara Dinas Peternakan Kalsel dengan delapan perusahaan sawit yang dipimpin oleh Gubernur Kalsel Safrizal ZA di Banjarmasin, Jumat.

Delapan perusahaan yang siap kerja sama kemitraan program integrasi sawit berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma tersebut adalah, Saka Kencana Sejahtera, PT Citra Putra Kebun Asri, PT Hasnur Cipta Terpadu, PT Smart Tbk, PT Gawi Makmur Kalimantan, PT Candi Artha dan PT Buana Karya Bakti.

Menurut Safrizal, program percepatan swasembada sapi potong menjadi salah satu fokus pembangunan Kalsel pada 2021, sehingga ke depan Kalsel tidak lagi menjadi importir daging tetapi bisa menyuplai ke luar daerah.

Melalui program integrasi sawit sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma (Siska Ku Intip), diharapkan cita-cita tersebut bisa segera tercapai, sehingga kesejahteraan peternak pun juga bisa meningkat tajam.

Safrizal yakin integrasi ini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kalsel, melalui peningkatan produksi sapi, dengan memanfaatkan lahan perkebunan sawit. Integrasi ini juga diharapkan, dapat membantu menurunkan angka pengangguran di Kalsel.

"Kalau peternakan sapi dikembangkan, akan diikuti pengembangan bisnis produk turunannya, seperti bisnis pengolahan daging menjadi produk lain, yang tentu dapat menyerap tenaga kerja," kata Safrizal.

Pada kesempatan itu, juga digelar rakor Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) 2021-2024, Kalsel yang dihadiri Setditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Sekda Kalsel, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalsel, Pimpinan Perusahaan Kelapa Sawit serta SKPD terkait.

Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan permasalahan sawit dan program gabungan sawit dan peternakan menjadi perhatian khusus Pemprov Kalsel karena perkebunan kelapa sawit sendiri menyumbang devisa terbesar bagi Kalsel setelah pertambangan, sehingga menjadi prioritas.

Ia berharap ke depan bisa dimaksimalkan, sehingga harga sapi bisa lebih murah dibandingkan dari harga sapi yang kita datangkan dari luar daerah, selain itu, perputaran ekonominya lebih cepat di Kalsel.

Strategi yang disiapkan untuk mendukung hal tersebut adalah, pemanfaatan lahan sawit, pemanfaatan limbah industri sawit dan kelapa sawit untuk pakan.

Selain itu penguatan infrastruktur untuk peternakan, penguatan pasok ternak dan hasil ternak, serta regulasi dan deregulasi.

"Benefit yang kami harapkan adalah terciptanya korporasi antara pekebun dan peternak, sehingga menghasilkan produksi sapi berbiaya rendah, meningkatkan produksi sawit, peningkatan pendapatan perkebunan," katanya.

Untuk masyarakat adalah tercukupinya kebutuhan protein hewani serta menumbuhkan usaha kegiatan penunjang bisnis inti.

"Selain itu pengolahan industri serta terciptanya tahanan pangan dan kesejahteraan untuk pekebun dan peternak," kata Roy.

Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Perkebunan, melalui program ini pemerintah menargetkan pengembangan sektor peternakan minimal lima ekor untuk tiap hektare kebun sawit. Di Kalsel perkebunan sawit tercatat seluas 530 ribu hektare.

Saat ini populasi ternak sapi Kalsel baru mencapai 180 ribu. Sentra ternak terbesar di Kalsel ada di Kabupaten Tanah Laut yang menguasai 60 persen produksi ternak Kalsel.

Pada 2020 Kementerian Pertanian memasok sedikitnya 38 ribu indukan sapi ditambah program daerah sebanyak 25 ribu ekor. Ditargetkan, melalui program ini, akan ada penambahan populasi sapi di Kalsel satu juta ekor dalam lima tahun ke depan.