Rektor UP dukung penuh penerapan PPKM darurat

Seorang presiden tentu mempertimbangkan banyak hal untuk menetapkan kebijakan.

Depok (ANTARA) - Rektor Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno mendukung penuh penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat mulai 3 hingga 20 Juli 2021, khusus di Pulau Jawa dan Bali.

"Penerapan PPKM darurat ini merupakan keputusan yang bijak dari Presiden," kata Rektor usai meninjau vaksinasi di Aula Masjid At Taqwa Universitas Pancasila Universitas Pancasila Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa semua pihak harus tanggap dengan keadaan pandemi COVID-19 sehingga tidak hanya menjadi beban pemerintah saja.

"Seorang presiden tentu mempertimbangkan banyak hal untuk menetapkan kebijakan," katanya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah menerapkan PPKM darurat pada tanggal 3—20 Juli 2021, khusus di Pulau Jawa dan Bali.

"Setelah mendapat banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak 3 hingga 20 juli 2021, khusus di Jawa dan Bali," kata Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

Presiden menjelaskan bahwa PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku.

"Secara terperinci, bagaimana pengaturan PPKM darurat ini, saya sudah meminta Menteri Koordinator Marinvest (Menteri Koordinator Maritim dan Investasi) untuk menerangkan sejelas-jelasnya, secara detail mengenai pembatasan ini," ujarnya.

Kepala Negara meminta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan PPKM darurat demi keselamatan seluruh pihak.

"Pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran COVID-19, seluruh aparat negara, TNI/Polri maupun aparatur sipil negara, dokter dan tenaga kesehatan harus bahu-membahu bekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini," tutur Presiden Jokowi.