DPR dorong penciptaan barometer komoditas nasional bantu petani

Melihat harga komoditas bahan baku yang terus berubah, sehingga berpengaruh terhadap kestabilan harga perekonomian di masyarakat, Komisi VI DPR RI berencana untuk menciptakan barometer harga komoditas bahan baku nasional

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mendorong penciptaan barometer harga komoditas bahan baku pangan nasional dalam rangka menciptakan kondisi harga yang lebih stabil sehingga dapat membantu kalangan petani dan kinerja perekonomian di Tanah Air.

"Melihat harga komoditas bahan baku yang terus berubah, sehingga berpengaruh terhadap kestabilan harga perekonomian di masyarakat, Komisi VI DPR RI berencana untuk menciptakan barometer harga komoditas bahan baku nasional," kata Aria Bima dalam rilis di Jakarta, Kamis.

Dengan memiliki barometer, lanjutnya, diharapkan harga bahan baku komoditas di Indonesia tidak mudah naik atau turun sehingga tercipta stabilitas perekonomian.

Selain itu, ujar dia, dengan adanya patokan harga nasional dapat memberikan proteksi penguatan kepada ekonomi kerakyatan.

"Selama ini para produsen di tingkat hulu seperti petani tidak memiliki bayangan harga yang pasti untuk menghitung profit yang mereka harapkan," katanya.

Hal tersebut, lanjut Aria, karena selama ini yang menjadi patokan harga para petani tersebut adalah harga di tingkat internasional yang jelas tidak terkait secara signifikan karena memiliki perbedaan harga yang terlampau tinggi.

Untuk itu, ia berharap Komisi VI DPR dengan kementerian terkait periode saat ini nantinya dapat memberi kepastian yang positif kepada rakyat terutama para petani dengan segera menciptakan patokan harga komoditas tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta pemerintah daerah memetakan komoditas unggulan daerahnya, yang berpotensi untuk ekspor, dan mengoptimalkan mekanisasi dalam pengolahan lahan pertanian.

Syahrul Yasin Limpo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu (19/6), memberikan tiga arahan sektor pengembangan pertanian kepada para bupati yaitu meliputi konsolidasi antarpemimpin daerah, merancang konsep tepat guna serta memanfaatkan penggunaan alat mesin pertanian, dan juga tiap daerah mampu menghitung komoditas apa saja dalam memenuhi kebutuhan pasar ekspor.

Mentan mengatakan pemimpin daerah harus bisa merancang konsep pembangunan pertanian secara terukur dan tepat sasaran.

"Kalau untuk ukuran seorang pimpinan daerah harus lebih tinggi lagi (targetnya) dan bukan hanya menembus pasar nasional, namun juga harus bisa menembus pasar internasional. Itu pasti bisa," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, seorang pemimpin daerah harus jeli dan pintar dalam menentukan produk pangan lokal yang memiliki potensi ekspor. Misalnya, Indonesia memiliki produk kunyit merah yang saat ini dibutuhkan masyarakat dunia dan komoditas tersebut berpotensi besar untuk ekspor.