"Mengintegrasikan FLPP ke BP Tapera dan dijadwalkan paling lambat akan berlangsung pada akhir tahun 2021," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto dalam seminar daring di Jakarta, Rabu.
Menurut Menteri PUPR, adapun pengelola dana FLPP ke depan, sebagaimana diatur oleh PP No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, akan dikelola oleh BP Tapera.
"Sementara itu, sambil menunggu beroperasinya BP Tapera secara optimal, Pemerintah berkomitmen akan terus melanjutkan program FLPP sampai dengan tahun 2024," katanya.
Hal ini dikarenakan, lanjut Menteri Basuki, sampai tahun tersebut diperkirakan masih banyak MBR diluar ASN/TNI/POLRI yang belum menjadi anggota BP Tapera.
Sebelumnya Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR telah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp9,39 triliun per 28 Juni 2021.
Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin berharap target penyaluran dana FLPP dapat diselesaikan bulan Oktober mendatang. Dari 40 (8 bank nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah) bank pelaksana penyalur dana FLPP sudah berkomitmen untuk dapat menyelesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menurut Arief, pihaknya telah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 86.331 unit senilai Rp9,39 triliun atau setara dengan 54,81 persen dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 157.500 unit.
Adapun lima Bank penyalur dana FLPP tertinggi dalam periode yang sama dicapai oleh BTN sebanyak 45.420 unit, BTN Syariah sebanyak 10.695 unit, BNI sebanyak 9.292 unit, BRI sebanyak 4.735 unit, dan BSI sebanyak 2.941 unit.
Baca juga: Kemenkeu: Pemilik rumah bisa ikuti program Tapera
Baca juga: BP Tapera: Pengelolaan dana Tapera didesain bantu MBR miliki rumah
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2021
