BRIN fokus sebagai pendukung utama kebijakan berbasis iptek

BRIN harus menjadi pendukung utama 'science based policy'

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) fokus berperan sebagai pendukung utama kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) terutama kebijakan pemerintah.

"BRIN harus menjadi pendukung utama 'science based policy' (kebijakan berbasis Iptek)," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam webinar Kolaborasi Pengetahuan antara Litbangjirap dan Think Tank dalam Aspek Sosial Humaniora di Jakarta, Selasa.

Handoko menuturkan BRIN memiliki sumber daya manusia yakni para periset dan infrastruktur riset terintegrasi yang dapat diarahkan dan dimanfaatkan untuk mengakomodasi kebutuhan riset.

Dia mengatakan dalam memenuhi permintaan setiap saat dari kementerian dan lembaga pada kondisi khusus, BRIN menyiapkan mekanisme internal untuk dapat memfasilitasi kebutuhan penelitian dan atau kajian ilmiah untuk mendukung keperluan kementerian/lembaga.

Handoko menuturkan BRIN membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk kolaborasi kegiatan di mana tim BRIN fokus pada dukungan atas aspek riset dan atau kajian ilmiah.

BRIN juga dapat melakukan peminjaman sementara sumber daya manusia yang ada di BRIN ke kementerian/lembaga untuk melakukan riset yang akan ditugaskan pada unit di kementerian/lembaga yang membutuhkan.

Selain itu, Handoko mengatakan perlu dibentuk skema bisnis dan relasi yang tepat antara BRIN dengan lembaga pemikir (think tank) dari lembaga swadaya masyarakat dan kementerian/lembaga sebagai pemakai.

Sementara untuk penciptaan rekomendasi kebijakan berbasis iptek untuk kementerian/lembaga pemerintah akan dilaksanakan BRIN. Oleh karena itu, BRIN akan menjadi motor utama penciptaan rekomendasi kebijakan pemerintah.

"Teman-teman di BRIN diharapkan punya 'helicopter view' untuk melihat semua itu sehingga punya riset cukup kuat secara kuantitaif, datanya solid, dan secara analisis kualitatif juga mumpuni, itu menjadi bahan rekomendasi naskah akademis berbagai kebijakan untuk berbagai kementerian/lembaga, itu yang diharapkan dari kami, yakni 'science based policy'," ujar Handoko.