Menko PMK: Pemda bisa saling berbagi pengalaman atasi stunting

Ini bisa ditularkan, mengambil pengalaman baik di Kabuaten Sumedang, Jawa Barat, dan daerah lain untuk dibagikan pada yang lain. Ini pentingnya diskusi virtual

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah (pemda) bisa menularkan dan saling berbagi pengalaman baik untuk mengatasi stunting (kekerdilan pada anak) di Tanah Air.

"Ini bisa ditularkan, mengambil pengalaman baik di Kabuaten Sumedang, Jawa Barat, dan daerah lain untuk dibagikan pada yang lain. Ini pentingnya diskusi virtual," kata Menko PMK saat mendengarkan laporan penanganan stunting dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang Herman Suryatman secara daring yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Menko PMK besama sejumlah menteri mendengarkan penanganan stunting dari beberapa pemerintah daerah secara virtual pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-28 yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara hibrid dari Kota Bogor.

Sebelumnya pada kesempatan itu Sekda Kabupaten Sumedang Herman Suryatman mengatakan penanganan stunting di kabupatennya cukup intensif bahkan progresif. Mereka berhasil menurunkan 15 poin prevalensi stunting di 2019 sehingga di 2020 mencapai 17 persen.

"Target di 2023 harus satu digit. Pak Bupati menargetkan di angka sembilan persen. Kami yakin bisa, apalagi ada program Keluarga Keren Cegah Stunting," katanya.

Saat ditanya Menko PMK bagaimana penanganan gizi keluarga di Kabupaten Sumedang, ia mengatakan pemda melibatkan masyarakat sebagai modal sosial yang didukung dengan dana desa dan kabupaten untuk pemenuhan gizi masyarakat. "Terintegrasi tapi pelaku utamanya ya keluarga di Sumedang," tambahnya.

Salah satu cara yang didorong pemerintah kabupaten yakni mengajak keluarga menanam di pekarangan rumahnya. Cara itu cukup efektif untuk ketahanan pangan keluarga, sehingga dapat memperoleh sumber gizi dengan mudah, kata Herman Suryatman.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan Moh Ramdhan Pomanto mengatakan prevalensi stunting di Kota Makassar saat ini mencapai 8,37 persen.

Ia menjelaskan basis kekuatan Kampung KB di Makassar ada di lorong-lorong melalui program Lorong KB di mana inisiasi masyarakat dan keterlibatan semua pihak untuk membangun keluarga terutama mengatasi stunting.

"Kami menganggap inti kota itu adalah lorong atau gang kecil tempat konsentrasi masyarakat marginal, dan inti sisi perkotaan itu adalah keluarga. Jadi keluarga, lorong, dan anak menjadi fokus penting untuk jaga anak kita," katanya saat menjelaskan kekuatan Kota Makassar dalam mengatasi stunting.

Sedangkan Sekda Kota Pangkalpinang, Provindi Bangka Belitung Radmida Dawam menyampaikan ada 15.858 anak yang masuk dalam program pencegahan stunting di 2020 di sana. Jika di awal 2020 ada 185 anak mengalami stunting, maka di awal 2021 angkanya turun menjadi 123.

Pemerintah Kota Pangkalpinang memiliki program pemberian makanan tambahan, pantau berat badan dan patau kondisi kesehatan melalui anak melalui posyandu. "Kami juga bersama pemerintah provinsi intensif melakukan pencegahan stunting," katanya.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi prikososial yang tidak memadai. Akibatnya tinggi badan anak-anak yang mengalami stunting ada di dua deviasi di bawah median Standar Pertumbuhan Anak WHO.

Stunting yang terjadi di 1000 hari pertama kehidupan seorang anak memiliki konsekuensi fungsional yang dapat merugikan pertumbuhannya. Kognisi dan pencapaian pendidikan mereka menjadi kurang baik dan kehilangan produktivitas.

Baca juga: Wapres minta BKKBN dan K/L capai target penurunan "stunting"

Baca juga: Bahas stunting, Kepala BKKBN sayangkan BLT yang dibelikan rokok

Baca juga: BKKBN soroti pengasuhan orang tua jelang Harganas

Baca juga: Menkes: KB pilar pertama cegah kematian ibu dan stunting