Epidemiolog: Sinergi pemerintah-masyarakat penting tekan COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Dicky Budiman menilai sinergi pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mendukung upaya menekan penularan COVID-19 di Tanah Air.

Dicky Budiman dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa, menilai sejauh ini sinergi belum terbentuk secara menyeluruh di Indonesia.

"Kalau bicara secara umum, kita masih melihat belum adanya sinergi yang memadai, karena informasi yang diterima masyarakat beragam," kata Dicky.

Menurut dia, paling penting saat ini adalah menemukan kasus COVID-19 sebanyak mungkin di rumah. Kalau pelacakan hanya mengandalkan tenaga kesehatan atau petugas pemerintah tidak akan efektif. Untuk itu butuh sinergi dengan masyarakat.

"Apalagi dengan melonjaknya kasus di rumah sakit, jadi sinergi itu bisa libatkan kader dan tokoh masyarakat terlibat. Tenaga kesehatan bisa menjadi supervisor," ujar Dicky.

Dia berpendapat bahwa sinergi perlu diterapkan hingga ke tingkat bawah. Peran pemerintah daerah sampai level RT sangat vital karena bertanggung jawab dan paling mengetahui kondisi daerah masing-masing.

"Menurut saya, peran pemerintah daerah masih belum optimal dan cenderung masih mengandalkan atau menunggu pusat," kata Dicky.

Pemerintah pusat membuat kebijakan strategis berupa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro untuk menekan kasus COVID-19. Kebijakan itu diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021.

Dicky mengatakan, kebijakan PPKM skala mikro sudah tepat. Agar efektif disarankan sebagian besar masyarakat bisa bekerja dari rumah.

PPKM skala mikro sudah beberapa kali diperpanjang. Pemerintah semakin memperkuat penerapan PPKM skala mikro mengingat kasus terus meningkat.

Penguatan penerapan itu seperti pembubaran kerumunan dengan tegas dan meniadakan kegiatan sosial kemasyarakatan, kemudian operasional mal dibatasi sampai pukul 17.00 WIB.

Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito mengatakan pelaksanaan PPKM skala mikro perlu kolaborasi berbagai pihak.

"Untuk bisa melakukan pencegahan, pembinaan, ketegasan, dan konsistensi dalam melaksanakan aturan perlu koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antarpihak,” kata Ganip.