Untuk ajang EWG G20 pada 2022, Indonesia terus dapat dukungan

Pemerintah Inggris memberikan dukungannya terhadap isu prioritas yang akan diangkat antara lain sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work, guna mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja m

Jakarta (ANTARA) - Indonesia terus mendapatkan dukungan untuk pelaksanaan Employment Working Group (EWG) G20 yang akan dilakukan pada tahun 2022, baik dari negara-negara G20 maupun mitra organisasi internasional.

Menurut keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang diterima di Jakarta, Senin, dalam pertemuan itu Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi dengan Secretary of State for the Department for Work and Pensions Inggris Therese Coffey disampaikan dukungan Inggris untuk Indonesia.

"Pemerintah Inggris memberikan dukungannya terhadap isu prioritas yang akan diangkat antara lain sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work, guna mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program pelatihan kerja, pengembangan kompetensi SDM untuk peningkatan produktivitas, dan penyediaan perlindungan sosial," kata Sekjen Kemnaker Anwar mengenai pertemuan yang dilakukan di Catania, Italia itu.

Menurut Staf Khusus Menaker, Hindun Anisah, selain mendapatkan dukungan pada pertemuan itu juga dibicarakan peningkatan potensi kerja sama Indonesia dan Inggris antara lain terkait pengawasan ketenagakerjaan dan pengembangan sistem pengawasan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berbasis digital termasuk potensi mobile laboratory unit.

"Hal tu dilakukan guna memberikan kemudahan seiring perkembangan teknologi saat ini kepada pengawas ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya," katanya.

Indonesia juga telah memiliki sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan berbasis daring (WLKP) melalui aplikasi SISNAKER.

Seiring pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan daring itu, Hindun menegaskan ke depan pelaporan secara manual tidak dapat dilakukan. Langkah ini sesuai kebijakan pemerintah yang mendorong seluruh layanan publik terintegrasi dalam teknologi Online Single Submission (OSS).

"Harapan kami pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 di Indonesia sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja untuk berani melakukan perubahan menuju trust based culture," kata Hindun Anisah.

Selain melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan beberapa negara, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Vice President for Humans Development Wordl Bank Mamta Murthi dan Dirjen International Labour Organization (ILO) Guy Ryder.

Terkait dengan Presidensi Indonesia di EWG G20 pada 2022 nanti pemerintah Indonesia meminta dukungan kepada World Bank dan ILO untuk mendukung isu-isu prioritas yang akan diangkat.