Kemarin, evaluasi kinerja KPI hingga uji kesiapan Satgultor

Jakarta (ANTARA) - Lima berita politik pada Minggu (27/6) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari PSI minta kinerja KPI dievaluasi hingga TNI siap uji kesiapan Satgultor tanggulangi terorisme.

Klik di sini untuk membaca berita selengkapnya

1. PSI minta pemerintah evaluasi kinerja Komisi Penyiaran Indonesia

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha meminta pemerintah dan DPR mengevaluasi kinerja dan meninjau ulang keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Pemerintah dan DPR harus segera mengevaluasi ulang dan mempertimbangkan keberadaan KPI," kata Plt Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya di sini

2. Panglima segera kirim tenaga kesehatan tambahan di fasilitas kesehatan

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan segera mengirimkan tenaga kesehatan tambahan di tiga fasilitas kesehatan, yakni Wisma Atlet, Rusun Nagrak, dan Rusunawa Pasar Rumput.

"Saya akan segera mengirim tenaga kesehatan tambahan dari TNI dan juga Polri yang kemudian dibagi ke tiga tempat tersebut," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya di sini

3. TNI uji kesiapan Satgultor laksanakan operasi penanggulangan terorisme

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menguji kesiapan anggota Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI melalui skenario latihan pelaksanaan operasi penanggulangan terorisme serta menyelamatkan pejabat negara yang menjadi sandera di Gedung DPR RI.

"Latihan kali ini sengaja dirancang dengan mengambil lokasi di Gedung DPR RI dengan tujuan menguji kesiapan prajurit Satgultor TNI," kata Komandan Komando Operasi Khusus TNI (Dankoopssus TNI) Mayjen TNI Richard T.H. Tampubolon melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya di sini

4. Waka Komisi IX: Pak Jokowi segera terapkan PSBB, kondisi sudah darurat

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta Presiden Joko Widodo segera memutuskan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena kondisi sudah darurat.

"Tolong Pak Jokowi, kondisi sudah darurat. Jangan sampai ini semakin gawat, dan akhirnya kita semua tersapu 'banjir bandang' yang sebenarnya sudah kita ketahui ancamannya, tapi telat kita tanggulangi," kata Charles dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya di sini

5. Bamsoet: Latihan lawan terorisme TNI di MPR/DPR jaga kedaulatan NKRI

Kegiatan latihan penanggulangan ancaman terorisme yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kompleks MPR/DPR RI di Jakarta, Minggu, merupakan upaya melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

“Kegiatan latihan Satuan Penanggulangan Terorisme (Satgultor) TNI di Kompleks MPR/DPR RI bukan semata-mata hanya untuk melindungi para anggota dewan atau pejabat publik yang beraktivitas di sana. Namun lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bentuk melindungi kedaulatan rakyat sebagai bagian tidak terpisahkan dari keberadaan kompleks Majelis,” kata Bambang Soesatyo, atau yang populer dengan nama Bamsoet, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya di sini