Pemerintah Waspadai Tiga Titik Kemacetan Arus Mudik

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah kembali akan mewaspadai tiga titik rawan kemacetan di sepanjang jalur mudik ruas Jawa, yang setiap tahun selalu menjadi hambatan bagi pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor.

"Kita mewaspadai beberapa titik, ada tiga titik rawan di Pejagan (Jawa Tengah), Merak (Banten) dan Nagrek (Jawa Barat)," ujar Menteri Perhubungan Freddy Numberi saat ditemui seusai rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis.

Untuk itu, menteri mengatakan, pemerintah akan menyiapkan beberapa pos polisi siaga serta pos kesehatan di titik rawan tersebut dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas.

"Titik-titik yang kita lihat paling rawan itu sudah ada dibangun sekarang pos polisi untuk menjaga, supaya kalau terjadi (kemacetan) ini bisa diatur lalu lintasnya sedemikian rupa sehingga lebih lancar. Kemudian posko kesehatan kalau dibutuhkan kalau terjadi kecelakaan," ujarnya.

Ia menjelaskan Kementerian Perhubungan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian untuk mengantisipasi 78 titik pasar tumpah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Kita mengantisipasi pasar tumpah. Biasanya itu kan hari raya ada pasar tumpah, ada 78 titik. Di Jateng dan Jabar terutama. Nah itu diantisipasi sehingga di situ pun kita minta dengan kerja sama dengan pemda, kerja sama dengan polisi untuk menjaga," ujarnya.

Menurut dia, keberadaaan pasar tumpah yang biasanya muncul menjelang hari raya tidak dilarang, namun pemerintah akan menertibkan keberadaan pasar tersebut agar tidak mengganggu arus mudik.

"Artinya masyarakat boleh (pasar tumpah) tapi dikasih pagar agar tidak masuk ke jalan raya. Sehingga lalu lintas orang yang masuk ke jalur mudik itu biar lebih lancar lagi," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), untuk mengantisipasi kelangkaan yang sempat terjadi pada arus mudik tahun lalu.

"Masalah BBM, pengalaman tahun lalu kan beberapa titik itu BBM nya habis. Mudah-mudahan kita sudah minta menteri BUMN dan Pertamina supaya stand by di situ dan sebagainya," ujarnya.
(S034/B010)