HNW menagih realisasi Program Keluarga Harapan di Jakarta

Realisasi program bansos di DKI bisa jadi teladan, bukan malah menjadi masalah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota DPR RI Komisi VIII membidangi urusan sosial Hidayat Nur Wahid (HNW) menagih realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Jakarta.

Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat, mengatakan dirinya mendorong peningkatan kinerja dan realisasi program bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19.

Program bantuan sosial itu, kata dia, sangat dibutuhkan masyarakat apalagi pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini.

Karena itu, menurutnya lagi, Kemensos dan pemda harus benar-benar bersinergi dan mengawal agar realisasi program bansos tepat sasaran serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Dan tidak terulang kasus korupsi bansos yang pasti merugikan semua pihak. Mestinya realisasi program bansos di DKI bisa jadi teladan, bukan malah menjadi masalah,” kata HNW pula.

Hidayat juga menyinggung beberapa permasalahan terkait pelaksanaan program Kemensos seperti validasi pendataan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) yang belum sepenuhnya valid serta sosialisasi dan realisasi program bantuan sosial ke masyarakat yang belum maksimal, hingga peran pendamping yang perlu ditingkatkan melalui peningkatan kesejahteraan.

Pernyataan itu disampaikan Hidayat Nur Wahid selaku Anggota DPR RI Dapil Jakarta II, meliputi Jakarta Selatan, Pusat dan luar negeri.

HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid menjelaskan, sejak 2020 sudah muncul beberapa temuan terkait bansos yang tidak tepat sasaran di wilayah DKI Jakarta.

Survei Koalisi Pemantau Bansos 2020 misalnya, dari sekitar 4.000 warga DKI yang disurvei, 73 persen masuk kategori layak terima PKH, tapi justru tidak mendapatkan (exclusion error). Adapun perkiraan jumlah KK miskin di DKI yang luput dari bansos PKH sebanyak 30.000 keluarga.

Survei SMERU Institute pada tahun yang sama menemukan dari sekitar 2.000 warga penerima bansos yang disurvei, 400 ditemukan tidak layak menerima bansos atau 20 persennya.

Adapun, 30 persen warga penerima bansos PKH tidak mendapatkan program komplementer, seperti bansos beras yang seharusnya juga mereka dapatkan. Memang sudah ada upaya perbaikan data untuk tahun 2021, tapi baru menyelesaikan 75 persen data.

“Oleh karena itu kami mendorong agar pemkot, pemprov, dan Kemensos bersinergi memperbaiki validitas dan kualitas data penerima bansos di Jakarta," ujarnya lagi.

Namun, pihaknya juga menyampaikan apresiasi karena berdasarkan rekap Kemensos pada April 2021, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sudah melakukan verifikasi dan validasi data lebih dari 75 persen.

"Updating dan validasi data serta maksimalisasi bansos baik PKH maupun BLT makin diperlukan, apalagi COVID-19 makin mengganas dengan banyaknya korban, penuhnya RS, dan varian-varian baru virus COVID-19,” ujar dia.

HNW mengingatkan Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi program bansos hingga ke tingkat warga, karena masih banyak yang mengeluhkan tidak menerima informasi tersebut.

Menurutnya dengan perkembangan teknologi digital, upaya sosialisasi itu bisa dimasifkan melalui berbagai media, selain terus meningkatkan sosialisasi langsung melalui peran pendamping PKH. HNW bahkan sepakat agar pendamping PKH memperoleh peningkatan kesejahteraan.

“Tentu kami sepakat dan dukung agar SDM bansos yang bekerja di lapangan benar-benar disejahterakan oleh Pemerintah, sehingga penyaluran bansos bisa semakin optimal. Sekali pun kita juga harus sadari bahwa keuangan negara saat ini sedang tidak baik-baik saja akibat pandemi COVID-19," ujarnya.

Minimal, kata HNW, jangan sampai ada pengurangan tunjangan maupun pemutusan hubungan kerja bagi para tenaga bansos.
Baca juga: KPK bahas pembagian bansos COVID-19 di Balai Kota Jakarta
Baca juga: Presiden Jokowi ingatkan pemanfaatan kesejahteraan dalam Sosialisasi PKH 2019