Fraksi PKB perjuangkan bangun 10.000 instalasi air bersih di Kalsel

Jakarta (ANTARA) - Anggota Fraksi PKB DPR RI Heru Widodo mengatakan fraksinya akan memperjuangkan pembangunan 10.000 instalasi air bersih di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

"Program ini akan kami perjuangkan, karena sudah menjadi tugas kita. Legisalor PKB melayani rakyat apalagi soal kebutuhan air bersih, ini kebutuhan dasar, hak rakyat," kata Heru Widodo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal ini disampaikan Heru Widodo usai menerima audiensi dengan perwakilan warga, unsur pemda, dan jajaran PT Borneo Indo Bara (BIB) di ruang rapat Fraksi PKB DPR RI, di Kompleks Parlemen, Kamis.

Baca juga: F-PKB harap RUU ASN segera disahkan menjadi UU

Dia mengatakan persoalan air bersih di Kalimantan Selatan khususnya daerah Kabupaten Tanah Bumbu masih menjadi persoalan klasik yang ditemui warga.

Oleh karena itu, dia menilai program tersebut harus diakselarasikan bersama, termasuk dengan Komisi VII DPR RI.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada PT BIB yang punya fokus sama dengan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Ratna Juwita Sari mengatakan akan mendukung program air bersih bagi masyarakat khususnya di enam desa yang belum terselesaikan.

Baca juga: FPKB minta pemerintah masifkan moderasi beragama

Ratna menyampaikan hingga saat ini sudah ada sekitar 1.500 titik yang tengah diupayakan pihak ketiga, yakni PT BIB yang menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

"Sebanyak 1.500 titik yang kita harapkan bisa menyelesaikan persoalan kebutuhan air khususnya enam desa," katanya.

Perwakilan PT BIB Dindin Makinudin menyampaikan terima kasih khususnya kepada anggota DPR F-PKB dari Dapil Kalimantan Selatan, Heru Widodo yang responsif terhadap keluh kesah masyarakat di daerah.

Baca juga: FPKS-FPKB samakan persepsi RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama

Dia menilai dukungan tersebut sangat diharapkan karena adanya program air bersih akan mengentaskan persoalan stunting dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) daerah.