Peneliti: Penurunan kebakaran hutan karena peran berbagai pihak

Jakarta (ANTARA) - Peneliti dari Center for International Forestry Research (CIFOR) Herry Purnomo mengatakan penurunan kebakaran hutan dan deforestasi terjadi karena peran berbagai pihak baik pemerintah maupun organisasi masyarakat.

"Bukan hanya pemerintah, bukan hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tapi juga lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, akademisi dan juga pemerintah daerah," kata Herry dalam pemaparan virtual laporan Haze Outlook 2021 oleh Singapore Institute of International Affairs (SIIA), dipantau dari Jakarta, Kamis.

Terkait pemerintah daerah, Herry menyebut banyak yang telah melakukan inisiatif untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan seperti program "Riau Hjau" oleh provinsi Riau dan "Rencana Pembangunan Hijau" yang diusung Sumatera Utara.

Menurut data KLHK, luas kebakaran hutan pada 2019 adalah 1.649.258 hektare yang turun menjadi 296.757 ha pada 2020. Sementara sampai dengan akhir Mei 2021, telah terbakar sekitar 29.000 ha.

Sebelumnya Haze Outlook 2021 oleh SIIA, sebuah laporan tentang potensi asap lintas batas di ASEAN, memberikan nilai hijau atau berisiko rendah terjadi pada 2021.

Hal itu menurut mereka terjadi karena beberapa faktor seperti cuaca yang lebih basah pada 2020 dan awal 2021 karena efek La Nina dengan musim kemarau yang tidak terlalu kering.

Selain itu terdapat juga aspek kebakaran gambut, yang menyumbang banyak titik api dalam kebakaran hutan dan lahan di beberapa tahun terakhir.

Menurut Ketua SIIA Simon Tay dalam pemaparannya, kebakaran di lahan gambut tentu saja masih menjadi isu. Namun, langkah pemerintah Indonesia memperpanjang masa tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) adalah sebuah indikasi signifikan komitmen untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu dia juga melihat peningkatan komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan di lintas kementerian dengan koordinasi yang dilakukan oleh KLHK telah membuahkan hasil.

"Hal itu memberikan efek yang lebih baik di tingkat tapak dengan bantuan tidak hanya dari perusahaan tapi juga lembaga dan pemerintah lokal. Tentu saja, karena Indonesia memiliki wilayah luas dengan sistem desentralisasi, hal itu penting," kata Simon.