Surabaya (ANTARA News) - DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur akan mengevaluasi dukungannya kepada Gubernur Jatim Soekarwo dalam Musyawarah Wilayah (Musywil) ke-2 PKS di Surabaya pada 1 hingga 3 Oktober mendatang.
"Selain pengumuman pengurus PKS Jatim yang baru, Musywil yang dibuka Gubernur Jatim Soekarwo itu juga akan mengevaluasi kepemimpinan beliau," kata Sekretaris Umum DPW PKS Jatim H Arif Hari Setiawan kepada ANTARA di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, evaluasi kepada Soekarwo itu menunjukkan bahwa dukungan PKS Jatim kepada Soekarwo bukan hanya sebatas mengantarkan hingga terpilih sebagai Gubernur Jatim.
"Kami tidak hanya mengantarkan beliau menjadi Gubernur, tapi kami akan mengevaluasi janji-janji beliau selama kampanye, seperti APBD untuk rakyat yang dijanjikan itu terlaksana atau tidak," katanya.
Oleh karena itu, katanya, PKS Jatim akan selalu melakukan evaluasi kepada pimpinan yang didukungnya, sehingga bukan hanya dukungan politis, namun dukungan yang betul-betul berdampak kepada masyarakat Jatim.
"Evaluasi itu akan dilakukan 250-an peserta musywil untuk melihat apakah janji beliau terlaksana di seluruh Jatim atau tidak," kata anggota DPRD Jatim itu.
Ia menjelaskan, pembukaan Musywil PKS Jatim di Gedung Jatim Expo itu juga akan dihadiri Presiden DPP PKS Ustadz H Luthfi Hasan Ishaq, sedangkan pelaksanaan Musywil di sebuah hotel di Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya.
"DPP PKS akan mengumumkan empat pengurus DPW PKS Jatim yang nama-namanya sudah diusulkan kepada DPP PKS yakni ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan ketua bidang pembinaan kader," katanya.
Sistem pemilihan di internal PKS memang berbeda dari parpol lain yakni 3.500 kader inti PKS se-Jatim mengusulkan 24 calon di antara mereka kepada DPP PKS.
"DPP PKS akan memilih 16 nama terbesar, kemudian DPP akan memilih delapan dari 16 nama itu untuk menjadi pengurus yakni empat pengurus DPW Jatim, dua Majelis Pertimbangan DPW, dan dua Dewan Syariah DPW," katanya.
Hasilnya, katanya, akan diumumkan kepada pengurus PKS se-Jatim melalui musywil. "Sampai hari ini, kami sendiri belum tahu siapa saja delapan nama itu, tapi kami yakin delapan nama itu tidak akan keluar dari nama-nama usulan pengurus PKS se-Jatim," katanya.
Ia menilai sistem pemilihan seperti itu akan membuat Musywil PKS Jatim tidak akan diramaikan dengan pencalonan dan pemilihan ketua, tapi akan lebih fokus kepada rencana strategis (renstra) PKS Jatim untuk lima tahun ke depan.
"Yang penting adalah siapa pun yang menjadi pemimpin, maka dia harus melaksanakan renstra yang disepakati pengurus PKS se-Jatim. Renstra itu dibahas dalam enam komisi, di antaranya komisi pemenangan pemilu atau pilkada, komisi kebijakan publik, komisi sosial - kemasyarakatan, dan sebagainya," katanya.
Dalam komisi kebijakan publik itulah, katanya, pengurus PKS se-Jatim akan mengevaluasi kebijakan Gubernur Jatim Soekarwo, sekaligus merumuskan usulan untuk Gubernur Jatim yang didukung PKS Jatim itu.
(E011/F002/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010