Kemenhub perkuat bisnis proses kapal ternak dukung swasembada

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen mempertajam bisnis proses kapal ternak guna mendorong swasembada pangan yaitu daging sapi dan kerbau dengan menjamin kelancaran distribusi.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Dr Capt Antoni Arif Priyadi mengungkapkan selama hampir enam tahun beroperasi, kapal ternak telah menunjukkan hasil yang cukup baik, meski ada beberapa hal yang perlu dipertajam dalam bisnis prosesnya.

"Penyelenggaraan angkutan khusus ternak mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari aspek armada, trayek, jumlah ternak yang diangkut hingga penambahan pelabuhan bongkar dan pelabuhan muat," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu.

Antoni mengungkapkan saat ini enam kapal ternak dilayani oleh KM Camara Nusantara, dengan spesifikasi panjang keseluruhan kapal (LOA) ±69.78 m, lebar ±13.6 m dan kapasitas ruang muat yang mencapai 150 ton. Kapal angkutan khusus ternak dapat mengangkut ternak dengan kapasitas sebanyak 550 ekor ternak sapi.

"Kapal ternak di tahun 2015 itu awalnya cuma ada satu trayek dengan empat pelabuhan muat dan empat pelabuhan bongkar dengan realisasi muatan sebanyak 353 ekor," ujarnya.

Selanjutnya, di tahun 2016 realisasi muatan ternak meningkat signifikan menjadi 8403 ekor dan sedikit menurun di tahun 2017 menjadi 7.990 ekor.

Kemudian pada 2018 trayek kapal ternak bertambah menjadi 6 trayek dengan 10 pelabuhan muat dan 7 pelabuhan bongkar. Realisasi muatan pun meningkat tajam menjadi 34.134 ekor.

Pada Tahun 2020, capaian kinerja kapal khusus angkutan ternak telah mengangkut sejumlah 42.984 ekor sedangkan 2019 telah mengangkut 42.726 ekor sehingga terjadi kenaikan sekitar 0,9 persen.

“Kita bertekad untuk dapat meningkatkan jumlah ternak yang dapat diangkut tahun ini,” ujarnya.

Pada tahun 2021 Program Tol Laut baik ternak maupun barang lebih fokus pada muatan balik yang fungsinya disamping sebagai penyeimbang pembiayaan distribusi logistik juga pendorong geliat perekonomian di daerah.

“Untuk kapal khusus hewan memang akan terfokus pada penyeimbang pembiayaan distribusi logistik sehingga dapat mengurangi nilai subsidi yang dapat dimanfaatkan pada kebutuhan penting lainnya, terutama dalam hal dukungan penanganan pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi seperti yang saat ini,” ujarnya.