Pemprov Janji Benahi Infrastruktur Rusak Akibat Banjir

Kalianda, Lampung Selatan (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Lampung berjanji akan segera membenahi kerusakan sejumlah infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan yang rusak akibat banjir beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung, Berlian Tihang, mengatakan di Kalianda, Rabu, pengerjaan sejumlah infrastruktur yang rusak seperti tanggul, jalan, jembatan akan segera dilakukan dalam pekan ini.

Dia mengatakan, perbaikan tersebut akan segera dilakukan mengingat pentingnya infrastruktur tersebut, selain untuk transportasi warga yang terisolasi, juga mengantisipasi adanya banjir susulan.

"Infrastruktur yang rusak di lima kecamatan kabupaten itu akan segera dilakukan agar berfungsi kembali," katanya.

Untuk anggaran dana pembangunan, kata dia, belum bisa dipastikan yang penting infrastruktur tersebut segera berfungsi kembali untuk warga, sedangkan dananya akan diusahakan dari anggaran lain atau pinjaman.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lampung Selatan, Ali Rahman, mengatakan, pembenahan tersebut segera diupayakan dengan mengajukan surat permohonan bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat.

"Kami telah mengajukan bantuan dana sebesar Rp60 miliar untuk membenahi kerusakan tersebut," kata dia.

Menurut keterangannya, berdasarkan data inventarisasi Pemkab Lampung Selatan, kerusakan tersebut diantaranya jembatan, bendungan, tanggul dan jalan antardesa dengan total kerusakan mencapai Rp47 miliar.

Dia mengatakan, kerusakan itu berada di Kecamatan Palas, Penengahan, Bakauheni, Ketapang dan Rajabasa.

Sementara infrastruktur tersebut belum dibenahi, lanjutnya, sejumlah warga di sejumlah dusun yang masih terisolasi warga dapat melalui akses jalan lain dengan memutar.

Dusun yang terisolasi yaitu Dusun Bendungan Desa Sukaraja, Dusun Rantau Makmur Desa Sukabakti, Dusun Pematang Baru Desa Pematang Baru Kecamatan Palas, dan Dusun Selapan Desa Rawi Kecamatan Penengahan.

Pembenahan tersebut, kata dia, membutuhkan waktu cukup lama minimal hingga enam bulan kedepan hingga infrastruktur tersebut berfungsi kembali dengan normal. (ANT-048/K004)