"Kita mengharapkan akan ada program untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi, kalau seandainya program satu dan lain hal tidak jalan," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Dikatakannya, walau volume BBM bersubsidi diperkirakan meningkat, namun secara anggaran masih memadai karena asumsi ICP harga minyak yang lebih rendah dari perkiraan dan nilai tukar kurs rupiah yang menguat.
"Kita lihat juga secara resiko fiskal itu relatif terjaga. Kenapa? Karena kalau kita memakai BBM bersubsidi lebih dari kuota. Selain itu, harga ICP-nya kan lebih rendah dari anggaran dan rupiah ada penguatan, jadi secara anggaran itu masih memadai," ujarnya.
Menurut dia, apabila ada kenaikan sebesar satu juta kiloliter dari asumsi, maka akan memberikan dampak sebesar Rp1,9 triliun.
"Setiap tambahan satu juta KL membuat tambahan defisit Rp1,9 triliun. Kita belum final semua diputuskan di Banggar," ujarnya.
Ia menambahkan selama tidak menambah anggaran, maka rencana penambahan volume sebesar dua juta kiloliter tidak mempengaruhi postur dalam APBNP 2010.
"Kalau misal ada penambahan anggaran mungkin tidak akan berpengaruh pada APBNP 2010, tapi kan persetujuan harus dilakukan dan proses persetujuan itu harus dilakukan seperti peraturan yang ada," ujarnya.
Untuk itu, Menkeu menghimbau semua pihak agar BBM bersubsidi dapat diberikan kepada yang berhak dan yang sepatutnya menerima subsidi, seperti angkutan umum dan nelayan.
"Jadi kami justru ingin mengajak semua pihak, kita mulai membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi yang tidak sepatutnya menikmati subsidi itu. Tapi bagi masyarakat yang khusus bagi angkutan umum tetap kita berikan, tetapi jangan pada semua mobil bisa menikmati subsidi. Subsidi kita berikan `targeted` hanya kepada yang membutuhkan," ujarnya.
(S034/A027/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
