"Saya prihatin, beberapa hari ini, dinamika di lingkungan masyarakat tentang rencana penggantian Kapolri yang menurut saya tidak tepat. Saya bersyukur saat pencalonan panglima TNI semua hormati proses dan tidak ada manuver apa pun yang timbulkan kesan dan isyarat keliru pada masyarakat," kata Presiden dalam keterangan pers yang berlangsung di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Kepala Negara mengatakan pemilihan kepala Polri hendaknya tidak diwarnai dengan pemasangan spanduk, sms maupun unjuk rasa yang mendorong masuk ke ranah politik.
"Saya melihat spanduk, unjuk rasa dan sms yang diluar kepatutan apalagi disertai beredarnya berita tidak benar," kata Presiden.
Salah satu berita yang tidak benar tersebut, kata Presiden, adalah isu mengenai hubungan kekerabatan dengan salah satu calon kepala Polri.
"Itu tidak benar, salah satu calon kerabat famili atau kerabat saya, tidak ada hubungan apa pun, tidak baik politik seperti ini karena menganggu sistem. Jangan ditarik ke ranah poltik, ini amanah reformasi," tegas Kepala Negara.
Sementara itu mengenai penyampaian nama calon kepala Polri ke DPR, Presiden mengatakan akan menempuh cara sesuai dengan Undang-Undang sama seperti pencalonan panglima TNI dan jaksa agung.
"Saya tempuh cara seperti itu. Kapolri kirimkan sejumlah nama pejabat yang baik, Kompolnas juga sudah kirimkan nama . Dengan demikian disitulah saya memilih untuk diajukan ke DPR yang saya anggap tepat (menjadi-red) Kapolri periode mendatang," kata Presiden.
Kepala Negara memastikan akan menyampaikan nama calon Kapolri kepada DPR awal Oktober mendatang.
Sejumlah nama yang beredar untuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri, antara lain Komjen Imam Sudjarwo dan Komjen Nanan Sukarna.
(P008/A011)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
