Pemkot Solok gelar kajian indikator pembangunan ekonomi

Solok (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Solok, Sumatera Barat mengadakan kajian indikator pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Solok melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Muhammad Safni di Solok, Selasa mengatakan optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan membutuhkan perencanaan pembangunan yang baik serta dukungan data yang valid sebagai indikator pembangunan dan kajian indikator pembangunan yang komprehensif.

Pemerintah Kota Solok melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Solok beserta Tim Teknis yang bekerja sama dengan Pusat Studi Keuangan dan Pembangunan (PSKP) Universitas Andalas (Unand) telah melaksanakan Kajian Indikator Pembangunan Ekonomi di Kota Solok.

Kajian dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Solok.

Tujuan kajian ini ialah untuk menyediakan data dan informasi dasar tentang kondisi eksisting pembangunan ekonomi Kota Solok sehingga menghasilkan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan di bidang pembangunan ekonomi Kota Solok.

Beberapa tahapan kajian telah dilaksanakan selama lebih kurang satu setengah bulan, mulai dari pembahasan draft laporan awal, laporan antara, laporan akhir dan terakhir seminar konsultasi publik.

"Kajian ini sangat tepat dilaksanakan karena Pemkot Solok juga sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok tahun anggaran 2021-2026 dan hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai indikator acuan dalam penyusunan RPJMD bidang ekonomi," Safni.

Selain itu, dari hasil seminar akan diperoleh rekomendasi untuk mendorong peningkatan perdagangan dan jasa yang modern dan diharapkan menghasilkan terobosan daya saing daerah untuk mengurangi kemiskinan dan angka pengangguran.

Sesuai dengan topik kajian, indikator pembangunan ekonomi yang dibahas dalam seminar beberapa waktu lalu, yaitu produk domestik regional bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pemerataan pembangunan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan.

Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemampuan keuangan daerah, rasio pajak (tax ratio) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), jelas Sri, salah satu narasumber dari PSKP Unand.

Ia juga menekankan bahwa dari kesepuluh indikator tersebut, yang menjadi perhatian lebih, yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang harus ditingkatkan, inflasi yang harus ditekan dan dikendalikan, angka kemiskinan dan pengangguran yang harus diturunkan agar tidak terjadi ketimpangan.
Baca juga: Tingkatkan kesejahteraan petani, Pemkot kelola pengemasan beras Solok
Baca juga: Dinas Pangan Kota Solok prioritaskan mutu dan keamanan pangan