Menlu Myanmar Bantah Kritik Dunia Soal Pemilu

PBB (ANTARA News/AFP) - Menteri Luar Negeri Myanmar U Nyan Win membantah kritik dunia tentang Pemilu yang akan digelar 7 November mendatang di negaranya.

Berbicara dalam sidang Majelis Umum PBB di New York, Selasa, Menlu Win menegaskan bahwa pemerintah bertekad mendukung "pemungutan suara yang bebas dan jujur".

Pemilu yang dituduh kubu oposisi sebagai sekadar kepura-puraan merupakan "fase kritis proses transformasi politik" Myanmar, katanya.

Ia mengatakan, Pemilu itu diikuti lebih dari 3.000 orang calon dari 37 partai politik guna memperebutkan 1.171 kursi di parlemen.

"Besarnya jumlah mereka yang berpartisipasi itu jelas menunjukkan bahwa Pemilu itu inklusif," katanya.

Dalam pidatonya itu, U Nyan Win sama sekali tidak menyinggung tentang pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi yang ditahan ataupun tuntutan masyarakat internasional akan Pemilu yang bebas di Myanmar.

Kelompok menteri beranggotakan Indonesia, China, India, Thailand, Singapura, Inggris dan Amerika Serikat menyatakan bahwa Pemilu di Myanmar tidak akan kredibel tanpa pembebasan Aung san Suu Kyi dan para tahanan politik lainnya.

Sekjen PBB Ban Ki-moon pun menegaskan kembali pentingnya proses Pemilu yang lebih inklusif, partisipatoris dan transparan.

Menlu U Nyan Win mengatakan, rakyat Myanmar akan menggunakan hak pilih demokratisnya guna menentukan para wakilnya di parlemen.

Desakan kepada Myanmar agar menggelar Pemilu yang kredibel sudah disuarakan sejumlah negara besar sejak beberapa bulan terakhir.

Pemerintah Inggris Maret lalu misalnya menegaskan bahwa "tidak ada prospek" terhadap adanya prinsip bebas, jujur dan inklusif dalam Pemilu Myanmar tersebut.

Keraguan atas kredibilitas Pemilu Myanmar itu juga disuarakan Pemerintah AS.

Keraguan Gedung Putih itu dipicu oleh UU Pemilu yang jika pengesahannya dilakukan rezim junta militer di Yangon tanpa melibatkan para pemangku kepentingan lain.

"Kami mengimbau pihak berwenang Myanmar memulai dialog politik dengan seluruh pemangku kepentingan ...," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Philip Crowley, baru-baru ini.

Dialog politik yang substantif itu merupakan langkah awal menuju penyelenggaraan Pemilu yang kredibel tahun ini, katanya.

Berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu pertama dalam 20 tahun terakhir itu, Aung San Suu Kyi yang masih menjalani tahanan rumah pernah mengatakan, dia tidak akan menerima pendaftaran partainya karena UU Pemilu yang menurutnya tidak adil.

Pemilu adalah bagian dari tahap ketujuh "Peta Jalan menuju Demokrasi" Myanmar, termasuk UUD baru kontroversial yang diberlakukan rezim junta militer pascareferendum yang diadakan beberapa hari setelah terjadinya bencana angin topan di negara itu pada Mei 2008.

Posisi NLD dilematis. Jika NLD mendaftar berarti partai ini bisa menerima konstitusi baru yang sebelumnya mereka tolak.

Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi hanyalah satu dari sekitar dua ribu orang tahanan politik di Myanmar.

AS dan Eropa masih menjatuhkan sanksi terhadap negara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) itu karena pelanggaran hak azasi manusia yang dilakukan rezim yang berkuasa. (R013/K004)