KSP dan Kemenperin dukung revitalisasi industri di Pupuk Kaltim

Salah satunya terkait kondisi pasokan gas, yang kami harap bisa terus didukung agar operasional perusahaan tetap berjalan secara optimal

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) dan Direktorat Jenderal Industri Kimia Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong percepatan sekaligus meminimalisasi berbagai kendala yang dihadapi dalam rencana pengembangan dan revitalisasi industri PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kami mendorong revitalisasi Pupuk Kaltum terkait rencana pengembangan revitalisasi tersebut, sekaligus persiapan amandemen Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) untuk sejumlah pabrik Pupuk Kaltim akan berakhir pada Desember 2021,” kata Kedeputian 1 KSP Ahmad Agus Setiawan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, KSP bersama Direktorat Jenderal Industri Kimia Kemenperintelah meninjau langsung rencana revitalisasi industri Pupuk Kaltim, termasuk pembangunan pabrik NPK dan soda ash.

Kedeputian 1 KSP memiliki tugas fungsi pengelolaan pengendalian program prioritas nasional, salah satunya pada sektor energi dan investasi.

Ia menjelaskan dengan menggali lebih dalam pengembangan industri di Pupuk Kaltim, pihaknya dapat mendorong percepatan sekaligus meminimalisasi kendala yang bersifat bottleneck, untuk dapat dicarikan solusi bersama.

Apalagi PJBG untuk Pabrik 1A, Pabrik 2, Pabrik 3 dan Pabrik 5 yang akan berakhir tahun 2021, perlu didukung skenario pasokan gas untuk menjaga kesinambungan operasional perusahaan.

Baca juga: Pupuk Kaltim investasi Rp35,9 triliun bangun pabrik di Bintuni

“Salah satu fungsi KSP adalah de-bottlenecking, sehingga jika ada kondisi yang dirasa memberatkan atau sebagainya bisa dicarikan solusi,” tambah Agus.

Mewakili Dirjen Industri Kimia Kemenperin Tri Ligayanti mendorong KSP untuk meningkatkan dukungan terhadap revitalisasi maupun pengembangan Pupuk Kaltim, agar kelangsungan industri di Kaltim dapat berjalan dengan baik.

Begitu pula terkait pasokan gas, diharap bisa terlaksana melalui skema pengadaan LNG dan regasifikasi, maupun kerja sama dengan pihak ketiga.

Sementara untuk pembangunan pabrik di Papua Barat, pihaknya juga telah berkoordinasi terkait izin prakarsa penyusunan instruksi ataupun peraturan Presiden untuk dukungan pengembangan petrokimia, sehingga dapat mendekatkan pabrik dengan sumber bahan baku produksi.

“Untuk itu kami minta dukungan KSP agar percepatan pembangunan pabrik bisa dilaksanakan,” kata Tri Ligayanti.

SVP Pengembangan Pupuk Kaltim Dormatua Siahaan berharap dukungan KSP dan Kemenperin untuk kegiatan revitalisasi industri maupun pengembangan yang dilakukan, agar Pupuk Kaltim terus meningkatkan kinerja dalam menjalankan amanah pemerintah untuk pemenuhan pupuk dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

“Salah satunya terkait kondisi pasokan gas, yang kami harap bisa terus didukung agar operasional perusahaan tetap berjalan secara optimal,” ujar Dormatua Siahaan.

Baca juga: Pupuk Kaltim sebut harga gas kompetitif turunkan ongkos produksi