Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengisyaratkan akan mendahulukan pelaksanaan "right issue" atau penawaran saham terbatas Bank BNI, yang selanjutnya diikuti Bank Mandiri.
"Siapa yang lebih dulu (right issue), tentu adalah yang lebih memerlukan modal," kata Hatta Rajasa, usai menyaksikan penandatangan kerja sama penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI dengan Kementerian Kelautan Perikanan di Gedung BNI di Jakarta, Selasa.
Menurut Hatta, soal siapa yang dieksekusi lebih dulu tidak menjadi masalah, dan tidak ada istilah saling beradu satu sama lain.
"Jadi, antara Mandiri dan BNI tidak akan ada `head to head`," katanya.
Meski begitu, Hatta menambahkan bahwa dirinya tidak perlu menyebutkan nama bank yang dimaksud karena media juga sudah memahaminya.
"Saya sudah bicara dengan Menteri BUMN mendiskusikan hal-hal strategis. Termasuk mengkaitkannya dengan kinerja bursa saham yang sangat luar biasa tahun ini," ujarnya.
Pemerintah menjadwalkan "right issue" Bank BNI dan Mandiri pada Desember 2010.
Bank Mandiri akan melepas sekitar 2,36 miliar lembar saham dengan menunjuk Danareksa Sekuritas dan Mandiri Sekuritas. Sedangkan Bank BNI melepas sebanyak 3,3 miliar saham yang ditangani Bahana Securities.
Nilai yang akan diperoleh dari "right issue" Mandiri diperkirakan mencapai Rp13 triliun dan BNI sekitar Rp9 triliun bisa menambah pemerimaan negara.
Sementara itu, Dirut BNI Gatot Suwondo mengatakan bahwa dirinya belum dapat memberikan pernyataan soal "right issue" tersebut.
Akan tetapi, menurutnya, BNI saat ini sangat membutuhkan tambahan modal.
"Kita ditunjuk lebih duluan, sehingga melakukannya (right issue) lebih duluan," ujar Gatot.
Untuk itu, tambahnya, pihaknya tinggal menunggu surat dari pemerintah untuk dapat mengeksekusi penawaran saham terbatas itu.
"Yang pasti `right issue` harus dilakukan tahun ini juga," katanya.
(R017/A023/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
