PBB: Pemilu Myanmar Diragukan

PBB, New York (ANTARA News) - Pemilihan umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan Myanmar diragukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jika pihak militer Myanmar tidak membebaskan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi, kata Kelompok Kementerian PBB, Selasa.

Sekjen PBB, Ban Ki-Moon, setelah pertemuan dengan kelompok kementerian dari China, India, Inggris, serta AS, mengatakan bahwa mereka telah menegaskan pemilu harus dijalankan dengan lebih transparan dan terbuka, sebagaimana dikutip dari AFP.

"Anggota kami menyarankan untuk membebaskan para tahanan politik termasuk seorang pemenang nobel, Daw Aung San Suu Kyi, bagi pemilu yang lebih berkualitas dan dapat memberikan stabilitas serta kemajuan bagi Myanmar," kata Ban pada pertemuan "Friends On Myanmar".

Meskipun perwakilan dari Myanmar tidak hadir pada pertemuan yang diadakan di sela-sela Majelis Umum PBB tersebut, Ban telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, U Nyan Win, di markas PBB pada Minggu.

"Saya menyampaikan kehendak dan harapan saya agar pemilu ini dilaksanakan dengan adil, transparan dan terbuka," kata Ban sewaktu pertemuan dengan U Nyan juga mengusulkan tentang pembebasan Aung San Suu Kyi yang telah menjadi tahanan rumah selama hampir dua dekade.

Pemerintah Myanmar telah menahan Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin Liga Nasional Demokrasi serta sembilan partai oposisi lainnya yang ikut andil pada pemilu pertama tujuh November dalam dua dekade di Myanmar yang menuduh kepalsuan saat pemilu.

Pemerintah militer Myanmar mengatakan bahwa para pemimpin oposisi yang ditahan akan mendapatkan hak pilihnya.

Ban mengatakan pihaknya akan mengawasi pemilu dengan kritis dan kelompok kementerian menyarankan Myanmar agar mengambil "langkah yang progresif serta lebih terpercaya" oleh dunia internasional.

Dirinya juga menambahkan bahwa para menteri dari semua negara yang mengakui Myanmar menekankan keinginan mereka untuk membantu Myanmar dari segi politik, kemanusiaan, serta pembangunan dengan tingkatan yang sejajar.

"Kami juga selalu menyatakan tujuan dan tindakan bersama untuk mendukung Myanmar membentuk upaya demokrasi dan rekonsiliasi nasional lebih maju lagi," ujar Ban.
(ANT/A024)