Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) Prof Dr Ir Tridoyo Kusumastanto, MS mengemukakan hal itu kepada ANTARA di Bogor, Jawa Barat, Senin, di sela-sela Pembekalan dan Bimbingan Teknis Sumber Daya
Manusia Orotitas Pelabuhan yang diadakan atas kerja sama PKSPL-IPB, Kementerian Perhubungan, Inwent dan "Bremenport".
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Jerman berkomitmen membantu Indonesia untuk meningkatkan mutu pengelolaan pelabuhan di Indonesia melalui sejumlah pelatihan kepada para pemangku-kepentingan kepelabuhanan di Indonesia selama tiga tahun terakhir (2008-2010).
"Kemudian diperpanjang sejak Mei 2010 hingga Mei 2012," katanya menambahkan.
Menurut dia, kerja sama dengan Jerman sebenarnya telah dimulai sejak 2000, dari semula ilmu yang menjadi fokus di bidang manajemen (kawasan) pesisir, dan kemudian dikembangkan menjadi keilmuan yang multi-sektor, termasuk pembangunan kepelabuhan ini.
Komitmen Jerman itu, kata dia, selain karena ingin membantu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) bagi otoritas pelabuhan di Indonesia, juga ingin mendapatkan gambaran pengelolaan pelabuhan di negara-negara berkembang.
Menurut Tridoyo, kerja sama empat pihak tersebut, yakni PKSPL-IPB, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Inwent dan Bremenport, adalah untuk menjawab amanah Undang Undang Nomor 17/2008 tentang Pelayaran, khususnya dalam hal penyiapan SDM pengelola pelabuhan di Indonesia.
Ia menjelaskan, kerja sama itu adalah untuk merancang kurikulum untuk otoritas pelabuhan sesuai amanah UU Pelayaran.
"Disain itu sangat spesifik karena perubahan yang terkait dengan beberapa hal di antaranya adalah persaingan global. Kalau dulu pelabuhan hanya sebaga `link` dari transportasi, sekarang sudah berubah, yakni sebagai pusat pelayanan," katanya.
Dalam kaitan itu, pelabuhan harus mempunyai nilai tambah yakni mengutamakan industri pelayanan prima, dan juga memfokuskan pada platform logistik perdagangan, yang didalamnya menyangkut misi-misi pelayaran, seperti "just in time (waktunya tepat), "door to door service" (jemput bola), multi-moda tranportasi, dan manajamen yang
mendukung bagi pengembangan industri maritim.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Capt Bobby R Mamahit mengemukakan paradigma pembangunan pelabuhan sesuai UU Pelayaran di antaranya adalah persaingan global sehingga meniscayakan peningkatkan kualitas SDM orotitas pelabuhan di Indonesia.
"UU Pelayaran esensinya adalah untuk mempercepat menuju persaingan-persaingan dengan pelabuhan-pelabuhan di berbagai negara," katanya.(*)
(A035/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
