PKS siapkan TPKD cegah kepala daerah yang diusung terseret korupsi

Padang (ANTARA) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyiapkan Tim Pendamping Kepala Daerah (TPKD) untuk mencegah kepala daerah yang diusungnya dan terpilih terseret dalam pusaran korupsi sehingga harus berurusan dengan penegak hukum.

"TPKD dipimpin langsung oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang juga merupakan pengurus DPP PKS," kata Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Hendri Munief saat roadshow DPP PKS di lima provinsi, di Padang, Senin.

Menurut dia, tim tersebut sudah mendatangi dan mendampingi kepala daerah dari PKS, yaitu Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wali Kota Payakumbuh Riza Falevi, Wakil Wali Kota Bukittinggi Marfendi, dan Wakil Bupati Pasaman Barat Hamsuardi.

Selain itu ia menyampaikan salah satu cara agar kepala daerah yang diusung PKS tidak terjerat korupsi pada Rapat Kerja Nasional pihaknya sudah mengagas "zero cases program" atau program nol kasus hukum.

Ini merupakan salah satu program DPP PKS untuk mencegah dan mengantisipasi kepala daerah yang diusung terjerat kasus korupsi, katanya.

Ia menyampaikan di Sumbar ada sejumlah kepala daerah yang diusung PKS saat ini mulai dari Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Wali Kota Bukittinggi Marfendi, Wali Kota Payakumbuh Riza Falevi, dan Wakil Bupati Pasaman Barat Hamsuardi.

Terkait dengan adanya isu perpecahan dengan partai koalisi pengusung saat pilkada, ia menepis hal itu dan pihaknya secara rutin membangun silaturahim.

"Untuk provinsi, misalnya PKS berkoalisi dengan PPP, kami memastikan akan bersama-sama apalagi masa jabatan gubernur terpilih cuma 3,5 tahun lebih," kata dia.

Selain itu pihaknya rutin melaksanakan silaturahim dengan partai politik sesuai arahan Presiden DPP PKS.

***2***