PPP: Jaksa Agung Jangan dari Parpol

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saefudin mengatakan bahwa partainya mengharapkan agar Jaksa Agung tidak berasal dari partai politik.

"Instansi penegak hukum seharusnya memiliki imparsialitas (tidak memihak) dan independensi, untuk itu harus dihindarkan dari partai politik supaya dapat independen dan imparsial. Jaksa agung jangan dari partai politik yang jelas kepentingan politiknya," katanya kepada ANTARA, Senin.

Menurut dia, pernyataan Staf Presiden Bidang Komunikasi dan Humas Heru Lelono yang mengatakan presiden dipastikan tidak akan memilih Jaksa Agung dari partai politik tepat

"Saya sependapat dan itu sinyal yang tepat," katanya.

Ia menambahkan, pihaknya mengharapkan jaksa agung yang diajukan memiliki integritas dan kemampuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Hal ini terkait dengan berbagai kasus mafia hukum yang melibatkan lembaga kejaksaan. Beberapa catatan hukum terkait seperti, kasus mafia pajak Gayus yang diduga melibatkan Jaksa Cirus Sinaga.

"Saat ini kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan pada titik yang sangat rendah, dan ini perlu segera ditanggulangi bila tidak ingin membuat lembaga ini semakin tenggelam dan justru membahayakan negara hukum," katanya.

Ia menyatakan, jaksa agung yang baru nantinya harus memiliki kemampuan dan kemauan yang keras untuk memberantas mafia hukum yang ada dalam sistem peradilan.

"Kalau tidak saya khawatir akan membuat kejaksaaan kembali seperti semula, bussiness as usual," katanya.

Ia mengharapkan nantinya, jaksa agung yang baru bukanlah orang yang menggunakan korps kejaksaan sebagai batu loncatan untuk kepentingan tertentu.

"Ini juga harus dihindari, karena ini (menjadikan sebagai batu loncatan) hanya akan membuat korps kejaksaan tidak independen dan imparsial dan membahayakan penegakan hukum serta membuat kredibilitas kejaksaan menjadi turun," katanya.

Untuk itu, ia mengharapkan, jaksa agung merupakan orang yang memiliki integritas, kemampuan serta tidak memiliki suatu kepentingan tertentu selain untuk menjadikan kejaksaan sebagai lembaga hukum yang berwibawa dan bersih.

"Lembaga yang bersih, berwibawa dan menjadi kepercayaan masyarakat dalam menegakan hukum," katanya.

(M041/S026)