"Program ini akan memungkinkan bank dan penyedia jasa keuangan lainnya mengakses riwayat kredit nasabah melalui sistem biro kredit yang tersentralisasi," kata Darmin dalam sambutan pada pembukaan AFI Global Policy Forum di Jimbaran Bali, Senin.
Dijelaskannya, bagi masyarakat di negara maju, nomer identitas keuangan tunggal mungkin tampak tumpang tindih dengan nomor jaminan sosial dan lain-lain.
Tetapi di negara seperti Indonesia yang memiliki lebih dari 200 juta penduduk dan tersebar di lebih dari 13.000 pulau, FIN menawarkan nilai tambah bagi upaya peningkatan jumlah penduduk yang layak menjadi nasabah perbankan.
Dikatakannya, program FIN bukan sekadar kajian oleh BI karena model dan konsepnya sudah dirancang berbarengan dengan peluncuran program Tabunganku pada tahun lalu.
Menurut Darmin, penyusunan FIN tidak perlu menunggu program pemerintah membuat single identity number (SIN) karena keduanya nanti bisa saling melengkapi.
"Jadi FIN tidak perlu menunggu SIN, biar kita mulai saja yang nantinya bisa memperkaya atau menjadi bagian FIN karena kita lihat ini sangat penting bagi masyarakat mendapat akses ke bank," katanya.
Darmin mengatakan, memberikan FIN kepada warga tanpa memberikan pengetahuan tentang bagaimana mengelola keuangan pribadi mereka dan tanpa memberdayakan mereka untuk tanggung jawab atas masa depan keuangan mereka mungkin tidak akan memberikan hasil yang diharapkan.
Untuk itu BI telah meluncurkan program pendidikan perbankan secara besar-besaran, mencakup program pendidikan keuangan, standarisasi transparansi produk perbankan dan mekanisme penyelesaian mediasi perbankan.
BI juga berusaha membantu bank menciptakan jenis produk tabungan yang memungkinkan masyarakat miskin untuk ikut menabung, membantu bank untuk melayani masyarakat melalui FIN serta mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan keuangan pribadi.
(D012/B010)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
