Sri Mulyani sebut defisit APBN hingga Mei capai 1,32 persen

Sampai Mei defisit APBN mencapai Rp219 triliun atau 1,32 persen dari PDB

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan defisit APBN hingga Mei 2021 mencapai Rp219,3 triliun atau 21,79 persen dari target defisit tahun ini yang sebesar Rp1.006,4 triliun.

Sri Mulyani menuturkan defisit Rp219,3 triliun itu merupakan 1,32 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dari yang telah ditetapkan untuk tahun ini sebesar 5,7 persen.

“Sampai Mei defisit APBN mencapai Rp219 triliun atau 1,32 persen dari PDB,” katanya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani menyatakan defisit tersebut terjadi karena hingga akhir Mei pendapatan negara baru mencapai Rp726,4 triliun atau 41,66 persen dari target yakni Rp1.743,6 triliun.

Realisasi ini meningkat 9,31 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp664,6 triliun.

Pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp558,9 triliun atau 38,69 persen dari target Rp1.444,5 triliun dan meningkat 6,2 persen dibanding realisasi periode sama 2020 yang hanya Rp526,3 triliun.

Sementara untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) realisasinya mencapai Rp167,6 triliun atau 56,19 persen dari target Rp298,2 triliun dan meningkat 22,36 persen dibanding periode sama tahu lalu yang hanya sebesar Rp137 triliun.

Di sisi lain, belanja negara hingga Mei telah mencapai Rp945,7 triliun atau 34,39 persen dari target Rp2.750 triliun dan realisasinya meningkat 12,05 persen dibanding Mei 2020 yang hanya Rp843,94 triliun.

Realisasi belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp647,6 triliun atau 33,14 persen dari target Rp1.954,5 triliun dan jumlah ini meningkat 20,53 persen dibanding Mei 2020 yang hanya Rp537,3 triliun.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp359,8 triliun atau 34,86 persen dari target Rp1.032 triliun dan realisasinya meningkat 32,97 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp270,6 triliun.

Kemudian belanja non-K/L mencapai Rp287,9 triliun atau 31,2 persen dari target Rp922,6 triliun dan realisasinya meningkat 7,9 persen dibanding Mei 2020 yang hanya sebesar Rp266,8 triliun.

Untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp298 triliun atau 37,47 persen dari target Rp795,5 triliun dan realisasi ini terkontraksi 2,8 persen dibanding periode sama tahun lalu yang mencapai Rp306,6 triliun.

Realisasi TKDD meliputi transfer ke daerah yang mencapai Rp275,7 triliun atau 38,18 persen dari target Rp722,2 triliun dan terkontraksi 0,72 persen dibanding Mei 2020 Rp277,7 triliun.

Sedangkan dana desa mencapai Rp22,3 triliun atau 31,02 persen dari target Rp72 triliun dan jumlah ini terkontraksi hingga 22,64 persen dibanding realisasi tahun lalu dalam periode yang sama yakni mencapai Rp28,9 triliun.

Selanjutnya, pembiayaan anggaran mencapai Rp309,3 triliun atau 30,73 persen dari target Rp1.006,4 triliun di mana realisasi ini masih terkontraksi 13,57 persen dibanding periode sama tahun lalu yang mencapai Rp357,9 triliun.

“Pembiayaan kita sudah lebih tinggi Rp309,3 triliun karena kita melakukan pembiayaan front loading dalam mengantisipasi kenaikan suku bunga atau inflasi yang terjadi di Amerika Serikat,” katanya.