"Prioritas tugas yang akan saya laksanakan sama seperti apa yang telah saya sampaikan kepada Komisi I DPR pada uji kelayakan dan kepatutan," kata Agus Suhartono di Gedung DPR, Jakarta, Senin.
Agus Suhartono menjelaskan, prioritas tugas yang akan dilaksanakan meliputi hal-hal yang menjadi tugas utama TNI.
Agus juga mengatakan, dirinya akan meningkatkan operasional di wilayah perbatasan baik perbatasan darat maupun perbatasan maritim dengan memberdayakan tiga kekuatan TNI.
Soal catatan DPR agar TNI lebih banyak berkontribusi dalam melakukan pemberasantasan teroris, menurut dia, usulan tersebut adalah usulan yang baik, karena TNI memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu.
Namun, Agus Suhartono menyerahkan hal tersebut terhadap kebijakan politik dari pemerintah.
"Jika kebijakan politik pemerintah memberikan amanah kepada TNI untuk melakukan penaggulangan teroris, hal itu sangat baik, karena TNI memiliki kemampuan tersebut," katanya.
Laksamana TNI Agus Suhartono juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi I DPR yang telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan dengan baik terhadap dirinya.
Agus juga mengucapkan terima kasih kepada DPR, karena DPR melalui rapat paripurna juga telah menyetujui pengangkatan dirinya sebagai panglima TNI.
Pada rapat paripurna DPR, Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Sidik mengatakan, rapat Komisi I DPR memutuskan menyetujui pengangkatan Laksamana TNI Agus Suhartono sebagai Panglima TNI dan memberhentikan Jenderal Djoko Santoso sebagai Panglima TNI.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan terhadap Laksamana TNI Agus Suhartono, menurut dia, Komisi I DPR memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah agenda yang harus menjadi prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi Panglima TNI sekaligus menjadi komitmen bagi Markas Besar TNI serta Kementerian Pertahanan.
Menurut Mahfudz, agenda khusus tersebut meliputi menuntaskan reformasi di lingkungan TNI yang selama ini sudah berjalan baik, melakukan strategi yang lebih pasti untuk memenuhi kebutuhan minimum "essential forces".
Agenda khusus lainnya, kata dia, mengembangkan postur anggaran TNI setara dengan belanja rutin dan belanja modal dengan terus meningkatkan kesejahteraan prajurit.
Kemudian, penguatan peran TNI di wilayah perbatasan, khususnya wilayah perbatasan maritim dan daerah rawan separatisme.
(T.R024/R010/P003)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
