Kemarin, PDIP tolak presiden 3 periode hingga alasan tidak 'lockdown'

Jakarta (ANTARA) - Lima berita politik pada Minggu (20/6) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai PDIP tolak presiden tiga periode hingga Satgas jelaskan alasan pemerintah tidak lakukan 'lockdown'

Klik di sini untuk membaca berita selengkapnya

1. PDIP tolak jabatan presiden tiga periode

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan bahwa partainya menolak adanya gagasan masa jabatan presiden tiga periode.

"Gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik PDIP," kata Ahmad Basarah dalam peluncuran hasil survei nasional SMRC bertajuk "Sikap Publik Nasional terhadap Amendemen Presidensialisme dan DPD", yang dilakukan secara daring, di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya di sini

2. Satgas jelaskan alasan pemerintah tak terapkan "lockdown"

Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Hery Trianto menjelaskan alasan pemerintah hingga saat ini tidak mengambil kebijakan penerapan "lockdown" atau karantina wilayah.

Hery Trianto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menjelaskan bahwa substansi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro sebagai kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang berjalan selama ini sama dengan "lockdown".

Selengkapnya di sini

3. DPR: Masyarakat 5.0 berlandaskan ide Manusia Indonesia dan Kebudayaan

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai masyarakat 5.0 harus menempatkan manusia sebagai subjek dan pusat dari kemajuan peradaban sehingga pembangunan manusia harus berlandaskan pada ide tentang Manusia Indonesia dan Kebudayaan.

"Manusia Indonesia adalah manusia yang berakar pada tanah airnya, bertumbuh dalam kebudayaan bangsanya, serta memiliki jiwa bangsanya, yaitu berjiwa Pancasila," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya di sini

4. Muhaimin: Penembakan jurnalis adalah "alarm" kebebasan pers

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menilai kasus penembakan jurnalis Marsal Harahap di Sumatera Utara merupakan "alarm" bagi kebebasan pers di Indonesia.

Karena itu dia mendesak Polda Sumatera Utara untuk mengusut tuntas dan mengungkap motif di balik penembakan tersebut.

"Saya minta agar kasus ini diusut tuntas. Ini adalah preseden buruk bagi dunia pers yang kerjanya dilindungi dengan undang-undang," kata Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya di sini

5. Pengamat: Pemerintah Indonesia beri perhatian luar biasa kepada Papua

Pengamat intelijen dan keamanan Stepi Andriani mengatakan pemerintah Indonesia selama ini memberi perhatian luar biasa kepada Papua.

Menurut Stepi, sejak Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, pemerintah sudah semaksimal mungkin mempertahankan Papua sebagai bagian dari NKRI.

"Selama ini pemerintah sudah fokus membangun Papua," kata Stepi dikutip dari siaran pers di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya di sini