LPSK-Pemprov Sulteng gagas program pemulihan bagi korban Poso

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggagas program pemulihan bagi korban kekerasan di Poso.

Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan kedua belah pihak membicarakan kerja sama tersebut selang dua hari Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura mulai bekerja setelah dilantik Presiden Jokowi.

Maneger Nasution mengatakan ketika kunjungan kerjanya di Bumi Tadulako 15-18 Juni lalu, ada beberapa hal penting lainnya yang diperbincangkan selain menyampaikan selamat atas pelantikan Rusdy sebagai gubernur lima tahun ke depan.

“Gubernur (Rusdy Mastura) memiliki beberapa agenda prioritas, antara lain pemulihan masyarakat pascagempa beberapa waktu lalu, dan mencari solusi bagi penanganan kasus-kasus kekerasan yang masih terjadi di Poso. Kita (LPSK) sendiri memiliki terlindung di Sulawesi Tengah, termasuk mereka yang menjadi korban di Poso,” katanya.

Baca juga: LPSK beri dukungan moril keluarga serangan teroris dengan ziarah makam

Menurut dia, menindaklanjuti perbincangan dengan Gubernur Sulawesi Tengah, selanjutnya akan diselenggarakan workshop untuk mendata apa saja kebutuhan daerah yang dapat disinergikan dengan kepentingan korban yang menjadi terlindung LPSK.

“Justru Gubernur yang menawarkan workshop guna mengetahui kebutuhan dan program kedua belah pihak untuk kemudian disinergikan,” kata Nasution.

Menurut Nasution, gagasan Gubernur Sulawesi Tengah untuk lebih dulu menyelenggarakan semacam workshop sangat baik. Hal itu mengingatkan akan pengalaman Rusdy sebelumnya kala menjabat Wali Kota Palu dalam menyusun perwali yang berorientasi pada pemulihan korban yang didahului dengan kajian-kajian.

“Dari workshop dan kajian-kajian itu, output-nya akan melahirkan MoU,” katanya.

Baca juga: LPSK santuni keluarga korban terorisme di Poso

Nasution menjelaskan rencana kerja sama antara LPSK dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebenarnya sudah mulai digagas jelang pelantikan Rusdy Mastura sebagai gubernur. Hal itu berdasarkan rekam jejak Rusdy yang memiliki kepedulian terhadap korban pada saat dirinya menjabat Wali Kota Palu beberapa waktu lalu.

Menurut dia, keinginan untuk menjalin kerja sama antara LPSK dan Pemprov Sulawes Tengah, khususnya terkait pemulihan korban tindak pidana terorisme yang masih terjadi di Poso termasuk korban kejahatan lainnya, ternyata mendapatkan sambutan positif dari Rusdy Mastura sendiri.

Bahkan, katanya Rusdy yang menawarkan untuk mempertajam rencana tersebut melalui kajian-kajian untuk melihat kebutuhan dan program apa saja yang dapat menjadi solusi untuk penanganannya yang kemudian disinergikan antara LPSK dan Pemprov Sulawesi Tengah.

Baca juga: LPSK pastikan penuhi hak empat korban serangan terorisme di Poso