PM Jepang Tolak Seruan China untuk Minta Maaf

Tokyo (ANTARA News) - Perdana Menteri (PM) Jepang, Naoto Kan, pada Ahad menolak seruan China untuk minta maaf dan kompensasi berkaitan penahanan seorang kapten kapal pukat harimau, demikian laporan Jiji Press dan Kantor Berita Kyodo.

"Kepulauan Senkaku adalah wilayah milik Jepang. Dari sudut pandang ini saja, kompensasi tak bisa diterima," kata Kan kepada para wartawan di Tokyo.

Beijing mengulangi lagi seruannya agar Tokyo meminta maaf dan membayar kompensasi atas apa yang disebutnya sebagai penahanan yang "melanggar hukum, dan menuntut "langkah-langkah nyata" untuk menyelesaikan sengketa diplomatik.

Penahanan 8 September atas nakoda kapal China, yang bertabrakan dengan dua kapal patroli Jepang di perairan sengketa dekat gugusan kepulauan di Laut China Timur - yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyu di China - memicu sengketa diplomatik antara dua negara raksasa Asia itu.

Jepang pada Jumat mengumumkan pihaknya akan membebaskan kapten kapal nelayan itu, namun juga menegaskan bahwa keputusan itu dibuat semata-mata oleh jaksa, dan bersikeras bahwa gugusan pulau itu milik Tokyo.

Kejaksaan Jepang merujuk pada dalamnya keretakan hubungan antara Beijing dan Tokyo dalam membuat keputusan mereka untuk membebaskan kapten kapal itu.

Pemerintah Jepang menghadapi tuduhan-tuduhan bahwa pihaknya menyerah kepada China atas keputusan untuk melepaskan kapten kapal nelayan itu, Zhan Quxiong, yang tiba kembali di negaranya Sabtu pagi.

Berbicara kepada para wartawan di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York, Kan pada Sabtu mengatakan, tidak ada campur tangan politik dalam keputusan jaksa untuk membebaskannya.
(Uu.H-AK/M016/P003)